Banjir kritik sarat politik buat aksi 212 di depan gedung DPR
Anton meyakini dalam aksi itu tidak ada keterkaitan dengan bela agama dan ulama.
Kelompok ormas keagamaan kembali akan menggelar aksi menuntut Basuki T Purnama, terdakwa penistaan agama, dicopot sebagai gubernur DKI Jakarta. Demo bernama aksi Bela Islam 212, itu digelar hari ini dan berlokasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Diduga aksi diinisiasi Forum Umat Islam (FUI) tersebut sarat politik.
Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan, salah satu pihak menduga adanya nuansa politik dalam aksi Bela Islam 212. Untuk itu, dia mengimbau warga Jawa Barat tidak turut serta pada aksi tersebut.
"Masalah aksi 212, kalau saya sebagai kapolda mengimbau pada masyarakat, karena itu masalah lebih kental dengan nuansa politik. Politiknya juga politik DKI Jakarta. Jadi saya imbau masyarakat Jabar tidak usah ikut-ikutan dengan politik DKI. Silakan urus rumah tangga masing-masing," ujar Anton, Senin kemarin.
Anton meyakini dalam aksi itu tidak ada keterkaitan dengan bela agama dan ulama. Sehingga dia meminta warga Jawa Barat tida tertipu dengan pelbagai bujukan untuk beraksi demi beli ulama.
"Karena ini bukan masalah agama dan juga bukan masalah ulama. Jadi jangan terjebak dengan ajakan-ajakan itu. Kita hanya mengimbau agar enggak ke sana. Ke Jakarta. Karena ini bukan masalah agama tapi kental nuansa politik. Enggak ada kaitannya," tegasnya.
Mabes Polri bahkan mengendus adanya upaya provokasi berujung tindakan anarkis pada aksi 212. Untuk itu, mereka mengimbau masyarakat tidak mudah termakan tindakan provokatif dapat merugikan diri sendiri.
"Kami telah mendeteksi kegiatan yang mengarah pada provokatif menuju kondisi anarkis. Dalam hal ini tidak berlebihan jika kepolisian mengingatkan kepada masyarakat," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar.
Sementara itu, Mabes Polri mencium adanya upaya provokasi berujung tindakan anarkis pada aksi 212. Untuk itu, mereka mengimbau masyarakat tidak mudah termakan tindakan provokatif dapat merugikan diri sendiri.
"Kami telah mendeteksi kegiatan yang mengarah pada provokatif menuju kondisi anarkis. Dalam hal ini tidak berlebihan jika kepolisian mengingatkan kepada masyarakat," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto meminta massa aksi 212 menyampaikan aspirasinya secara tertib dan aman. Sehingga pihaknya menyerahkan masalah ini kepada para lembaga keamanan negara guna menjaga aksi tetap berjalan baik.
"Masalah demo itu kan hak masalah rakyat nanti semuanya kita harapkan semuanya berjalan tertib aman. Dan semua kita serahkan kepada aparat baik Kepolisian dan TNI untuk bisa memberikan komunikasi yang baik selama ini," terang Setya.
-
Kapan pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat akan diadakan? Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa yang akan dibahas dalam pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat besok? Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan arah politik Partai Demokrat usai Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
Baca juga:
Ikut demo 212, jawara Betawi pamer kesaktian di depan gedung DPR
Peserta aksi 212 tak akan bubar sebelum Rizieq datang
Dialog dengan DPR, FUI tegaskan 'Yang penting Ahok segera dicopot'
Demo FUI di DPR, Setnov minta massa bedakan masalah politik & hukum
Desakan minta Jokowi nonaktifkan Ahok semakin kuat
Ini pengalihan arus lalu lintas saat demo Ahok di depan Gedung DPR
FUI harap masjid sekitar DPR fasilitasi pendemo 212 menginap