Bantah KPK, Menkum HAM tegaskan tak ada obral remisi
'Siapa yang diobral?" tegas Yasonna.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah telah mengobral remisi ke narapidana kasus korupsi. Ini menanggapi tudingan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief yang meminta Yasonna Laoly agar tak mengobral remisi terhadap narapidana kasus korupsi guna memperingati HUT RI ke-72.
"Siapa yang diobral? Kan Nazaruddin dikasih JC atau justice collaborator," tegas Yasonna, Sabtu (19/8).
Menurut Yasonna, pemberian remisi ini sudah sesuai dengan PP No 99/2012. Ketentuan justice collaborator digunakan sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika. Dan untuk Nazaruddin telah memenuhi syarat sebagai justice collaborator.
Justice Collaborator adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.
Sedangkan Gayus Tambunan yang mendapat remisi 6 bulan sesuai aturan lama yang lama, yakni PP 28/2006. Aturan itu belum mengatur soal justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi.
"Jadi ini kan cara melihatnya kita itu seperti apa, kalau Gayus memang dia bukan PP yang 99 tapi Gayus PP 28 2006," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mengobral pemberian remisi terhadap narapidana. Terlebih, lagi remisi kepada narapidana tindak pidana serius, salah satunya korupsi.
"Kami berharap kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya remisi itu jangan diobral," ujar Laode, Jumat (18/8).
Jika menilik alasan kapasitas lapas, Laode menilai remisi lebih tepat sasaran untuk narapidana tindak pidana umum atau setidaknya narapidana terhadap tindak pidana yang tidak serius.
"Berikan remisi tindak pidana yang tidak serius," katanya.
Baca juga:
1.023 narapidana di Nusakambangan terima remisi
233 Narapidana Depok dapat remisi HUT RI, 13 di antaranya bebas
68 Narapidana Purbalingga dapat remisi, 3 di antaranya bebas
HUT RI ke-72, 10 narapidana asing lapas Denpasar dapat remisi
Baru tahu saat diumumkan, napi wanita Lapas Sukun kaget dapat remisi
-
Kenapa Reyna Usman ditahan KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Ketua DPW PKB Bali, Reyna Usman atas kasus korupsi proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023