Bantuan Covid-19 Rentan Dikorupsi, Pemerintah Diminta Siapkan Fasilitas Pengaduan
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, masyarakat memang sangat membutuhkan bantuan baik berupa uang tunai maupun bahan pangan pada masa pandemi Corona saat ini.
Pemerintah pusat maupun daerah harus menyiapkan fasilitas pengaduan secara terbuka bagi masyarakat penerima bantuan berupa uang tunai maupun bahan pangan dalam rangka penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, masyarakat memang sangat membutuhkan bantuan baik berupa uang tunai maupun bahan pangan pada masa pandemi Corona saat ini.
-
Kapan Tol Cisumdawu diresmikan? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat, pada Selasa (11/7).
-
Kapan Ganjar Pranowo bertemu dengan pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Kapan dasawisma dibentuk? Melansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10), berikut merdeka.com ulas mengenai dasawisma artinya dalam bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan tujuan beserta tugasnya.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana Pakta Warsawa dibentuk? Pakta Warsawa, atau Pakta Pertahanan Bersama Warsawa, dibentuk pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
Namun, ia mengingatkan, pemerintah bahwa bantuan seperti itu sangatlah rentan untuk dikorupsi oleh segala pihak.
"Jadi pemerintah seharusnya memastikan dengan secara detail mempublikasikan kepada warga tentang bantuan tersebut. Mulai dari siapa yang berhak menerima, besarannya, dan proses distribusi," kata Almas saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/4).
Dia menyoroti langkah penyaluran bantuan pemerintah. Seharusnya diimbangi dengan pembukaan mekanisme pengaduan secara terbuka bagi masyarakat.
"Tidak hanya untuk menampung apabila ada pemotongan, tetapi juga apabila warga melihat ada penyaluran yang menyimpang atau tidak tepat sasaran," jelasnya.
Menurutnya, penyaluran bantuan saat ini sangatlah rentan terjadi semisal Inclusion untuk orang yang tidak berhak tetapi masuk database. Maupun exclusion error orang yang berhak tetapi, tidak masuk dalam pendataan.
"Jadi tujuannya pengaduan terbuka itu, untuk informasi-informasi tersebut benar disampaikan kepada warga. Supaya meminimalisir penyimpangan dan agar ada peran aktif warga juga bisa ikut mengawasi bantuan sosial tersebut," tutupnya.
Baca juga:
Ketua RT di Depok Sebut Dana Bantuan Dipotong untuk Bantu Warga yang Tidak Dapat
Jokowi Minta Distribusi Bansos ke Warga Diawasi agar Tepat Sasaran
Wali Kota Depok Janji Usut Kasus Dana BLT Disunat Ketua RT
Berikan Bantuan Sosial Covid-19, Pemprov Jabar Libatkan Ojek Online
Pengakuan Warga Depok Dana BLT Dipotong Rp25 Ribu dengan Dalih Uang Administrasi
Pungli BLT Pandemi Corona di Depok Bukti Rendahnya Integritas