Bawaslu: Dampak Politik Uang Jadikan Kepemimpinan Tidak Berkualitas
Ia meyakini kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyatakan politik uang merupakan pelecehan terhadap kecerdasan pemilih, yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.
"Dampak politik uang adalah mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan utang ke para cukong," kata Abhan dalam pembekalan calon kepala daerah yang dihadiri melalui daring di Batam, Kepulauan Riau, dilansir Antara, Selasa (10/11).
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Bagaimana Bawaslu akan mengantisipasi pelanggaran di Pilkada 2024? Dan pelajaran yang terpenting adalah pengawas pemilu harus cepat menggunakan kacamata Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilihan Umum). Dia harus secara cepat juga bisa berubah menggunakan Undang-Undang 10/2016 (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015)," jelasnya.
-
Bagaimana Bawaslu Jawa Tengah menangani pelanggaran pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,”
Ia meyakini kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas.
Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mendorong seluruh pasangan calon dan pemilih dalam pilkada mewujudkan Pilkada Berintegritas. KPU terus mengingatkan konstituen untuk menolak politik uang, dalam setiap program pendidikan pemilih.
"Kami menegaskan tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta pilkada menandatangani Pakta Integritas," kata Hasyim.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan KPU mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), yang bertujuan mendorong keterbukaan peserta pilkada atas aliran dana kampanyenya," kata Hasyim yang juga tersambung dalam jaringan.
Pembekalan kepada pasangan calon kepala daerah diikuti peserta pilkada dari provinsi Kepri, Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur yang diikuti melalui tatap muka dan daring.
Baca juga:
KPU Tetap Gelar Uji Publik, Cawalkot Semarang Sakit Bisa Diwakilkan
Dinilai Belum Siap, KPU Diusulkan Bawaslu Tak Gunakan Sirekap Dalam Pilkada Serentak
Sekjen Kemendagri Ungkap 3 Indikator Keberhasilan Pilkada saat Pandemi
Sesi Pertama Pemaparan Visi-Misi, Helmi Hasan Sampaikan Kondisi Real Keluhan Warga
Helmi Hasan & Muslihan DS Didampingi Istri di Debat Perdana Pilgub Bengkulu