Bawaslu DKI diminta jelaskan soal penyalahgunaan C6 dan politik uang
Jika dikumulatifkan, tegas Badja, selama Pilkada DKI Jakarta ada sekitar 80 pelanggaran dan hanya ada ada tiga yang diproses. Namun kebanyakan laporan itu di hentikan karena tidak cukup alat bukti.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua masih marak dengan pelanggaran. Mulai dari terkait penggunaan surat C6 kepada yang bukan haknya dan juga politik uang.
"Ada 3 kasus yang berkaitan dengan form C6 menggunakan hak pilih orang lain dan kini sedang dalam proses penyidikan ada satu yang sudah masuk ke Kejaksaan. Yang dua ini apakah akan masuk ke persidangan kita tunggu saja," kata Badja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (26/4).
Selain itu, kata dia, ada sembilan pelanggaran politik uang saat masa tenang kampanye. "Tiga pada hari H pelaksanaan tentang penggunaan C6 dan
sembilan pada masa tenang seperti politik sembako," ungkapnya.
Badja mengaku bingung karena beberapa hari setelah dilaksanakan Pilkada, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan kasus penyalahgunaan C6 dan politik uang itu tidak cukup bukti untuk dimasukkan ke dalam tindak pidana dan akan dihentikan penyelidikannya. Oleh karena itu pihak Bawaslu RI akan meminta kejelasan kepada Mimah.
"Seperti Mbak Mimah juga sudah preskon bahwa kasusnya berhenti kenapa kasusnya berhenti kita juga sedang meminta laporan," ujarnya.
Jika dikumulatifkan, tegas Badja, selama Pilkada DKI Jakarta ada sekitar 80 pelanggaran dan hanya ada ada tiga yang diproses. Namun kebanyakan laporan itu di hentikan karena tidak cukup alat bukti.
"Ada 80 laporan dan temuan yang masuk ketingkat penyidikian ada dua yang dalam proses. Kebanyakan laporan itu dicabut oleh pembuatnya dan paling banyak tidak cukup alat bukti," pungkasnya.
Baca juga:
Pembagian sembako, Ketua KPU DKI belum dapat bocoran dari Bawaslu
Isu bagi-bagi sembako bikin Ahok-Djarot kalah di Pilgub DKI
Prabowo terusik politik sembako: Kita Pandawa yang dicurangi kurawa
Timses Ahok bantah beli 100 ton beras buat dibagikan ke warga
Penjelasan pemilik tumpukan sembako di Kalideres, bukan buat Pilgub
Ahok: Saya paling tidak suka bagi-bagi sembako
Bawaslu didesak tegur HT karena bagi-bagi sembako di masa tenang
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Bagaimana Bawaslu Jawa Tengah menangani pelanggaran pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,”
-
Kenapa Bawaslu DKI minta Pj Gubernur DKI menertibkan CFD? Bawaslu DKI Jakarta mengimbau Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk menertibkan car free day (CFD) agar tak digunakan untuk kegiatan politik.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang diminta oleh Partai Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.