Bawaslu Jabar Banyak Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) menyebut bahwa selama masa kampanye pemilihan kepala daerah pihaknya banyak menerima laporan dugaan pelanggaran. Di antara pelanggaran yang banyak dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) menyebut bahwa selama masa kampanye pemilihan kepala daerah pihaknya banyak menerima laporan dugaan pelanggaran. Di antara pelanggaran yang banyak dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, bahwa berdasarkan laporan penanganan di delapan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, terdapat 132 perkara yang sedang ditangani.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa tujuan utama dari kampanye Pilkada? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
"110 kasus merupakan temuan dari Bawaslu dan 22 laporan masyarakat. Dari 132 laporan ini, 46 laporan pelanggaran administrasi dan 16 pelanggaran kode etik. Lalu ada dua dugaan tindak pidana yang sedang ditangani," kata Abdullah di Garut, Selasa (3/11).
Isu netralitas ASN selama Pilkada yang digelar di delapan kabupaten/kota di Jabar menurutnya memang cukup dominan karena memiliki hubungan erat antara birokrasi dan para calon. Jumlah laporan pelanggaran yang ditangani keseluruhan setidaknya terdapat 44 pelanggaran terkait netralitas ASN itu.
Ia menjelaskan, untuk kasus yang melibatkan ASN memang diteruskan Bawaslu Jabar ke komisi ASN, sehingga sanksinya diberikan kepada yang berwenang.
"Menjelang pemilihan juga ada pelanggaran lain. Semisal pemberian paket barang-barang. Apalagi di tengah pandemi ini, ada beberapa yang ditangani seperti kasus di Cianjur," ucapnya.
Saat ini, diungkapkan Abdullah, pihaknya terus mengawasi proses kampanye dan pendistribusian logistik karena masa pencoblosan semakin dekat.
"Kita mulai fokus dalam pengawasan logistik Pemilu. Sampai sekarang, logistik yang sudah terdistribusi ke daerah baru sebatas bilik dan kotak suara. Kami juga sedang melakukan pengecekan kesiapan surat suara. Harus dipastikan kualitas dan jumlahnya sesuai DPT (daftar pemilih tetap) plus 2,5 persennya," ungkapnya.
Surat suara menurutnya tidak jarang menjadi masalah, terutama di sisi keterlambatan surat suara dan kurangnya jumlah. Namun, saat di satu daerah kelebihan surat suara pun tidak jarang menjadi masalah karena bisa ada dugaan kecurangan sehingga pihaknya fokus melakukan pengawasan tersebut.
Selain itu, Bawaslu Jabar juga mengawasi terkait dana kampanye yang disebutnya semua calon di delapan kabupaten/kota sudah menyerahkannya. Saat ini terkait dana kampanye tersebut masih dalam kajian Bawaslu Jabar. "Isu dana kampanye ini substansial juga," tutupnya.
Baca juga:
Dianggap Tak Netral di Pilkada Surabaya, Wali Kota Risma Diadukan ke Polda Jatim
Blusukan Online, Gibran Diminta Warga Solo Optimalkan Program Kota Layak Anak
Bawaslu Jateng Catat 37.605 Alat Peraga Kampanye Langgar Aturan
Kampanye Virtual Minim, Paslon Pilkada di Jateng Lebih Suka Temui Langsung Warga
Bawaslu Tolak Gugatan Machfud-Mujiaman Soal Gambar Risma di APK Paslon Eri-Armuji
Kampanye Daring Menurun, Bawaslu Duga Timses Peserta Pilkada Tidak Siap