Bawaslu Jabar Dalami Dugaan Politik Uang di Pilkada Tasikmalaya
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Di antara masalah yang ditemukan adalah dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Di antara masalah yang ditemukan adalah dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon.
Koordinator Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi menyebut bahwa sejak Selasa (8/12) malam, pihaknya melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Indramayu. Setidaknya, ada dua laporan politik uang di wilayah tersebut.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
"Kita sudah melakukan antisipasi dan memperkirakan dalam indeks kerawanan Pemilu, salah satunya yang berpotensi muncul adalah politik uang. Karenanya, kita lakukan patroli untuk antisipasi dan melakukan penanganan pelanggaran," kata dia saat melakukan pemantauan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (9/12).
Selain di Kabupaten Indramayu, masalah dalam Pilkada pun terjadi di Kabupaten Karawang, yaitu laporan tidak maksimalnya pendistribusian formulir C pemberitahuan kepada masyarakat. Di Kabupaten Pangandaran, pihaknya menerima laporan alat pengukur suhu yang diterima KPU tidak berfungsi.
"Di sana thermogun merupakan hibah dari pemda," ungkapnya.
Di Kabupaten Tasikmalaya, Zaki mengaku bahwa ada dua laporan dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu, yaitu terkait politik uang dan netralitas ASN (aparatur sipil negara). "Kemarin ada laporan di Bawaslu Tasik soal dugaan pelanggaran netralitas ASN dan money politics. Ini musuh bersama dan merusak," katanya.
Ia mengaku mengapresiasi gerakan moral masyarakat yang menolak politik uang sehingga harapannya Pilkada kali ini berkualitas tanpa ada pelanggaran.
Baca juga:
Polisi Sita Rp450 Juta Jelang Pencoblosan di Kabupaten Supiori Papua
Tepergok Melakukan Politik Uang, 3 Warga OKU Timur Mengaku Disuruh Perangkat Desa
3 Warga PALI Sumsel Tepergok Diduga Lakukan Politik Uang Sebelum Pencoblosan
Pilkada Inhu, 146 Amplop Berisi Rp50 Ribu Diamankan Diduga Buat Serangan Fajar
KPK Ingatkan Jual Beli Suara Awal Tumbuh Suburnya Korupsi