Bayar Rp 16.800 Per Bulan, Pekerja di Jawa Barat Bisa Punya BPJS

Pekerja formal di Jawa Barat saat ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih 4,6 jutaan. Sementara itu, untuk pootensi pekerja informal di Jawa Barat mencapai 10 juta pegawai, namun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 600 ribuan pekerja.

2019-01-13 05:03:00

Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat masih tergolong rendah. Pemprov Jawa Barat akan mendorong pekerja formal maupun informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran murah sebessr Rp 16.800 per bulan.

Pekerja formal di Jawa Barat saat ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih 4,6 jutaan. Sementara itu, untuk pootensi pekerja informal di Jawa Barat mencapai 10 juta pegawai, namun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 600 ribuan pekerja.

Apabila ditotal jumlah pekerja baik formal maupun informal yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah sekitar 5,4 juta pekerja dari 20 juta pekerja yang ada di Jawa Barat.

"Secara umum (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jabar) masih rendah, jadi kita akan promosi kreatif agar meningkatkan keikutsertaan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1).

"Siapapun warga Indonesia yang bekerja kalau ingin hari tenang, kalau ingin pada saat ada masalah itu ada perlindungan tinggal bayar aja Rp 16 ribuan, nanti dilindungi," kata dia.

Promosi kreatif akan dilakukan melalui manfaat tambahan yang diberikan kepada pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain berbagai jaminan atau pensiunan, inovasi lain yang ingin dihadirkan, seperti peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memiliki hunian dan layanan transportasi umum gratis bagi pekerja formal, hingga harga sembako yang terjangkau.

"Tapi khusus yang pekerja formal, kita dorong perusahaan-perusahaan itu berinvestasi nanti BPJS Ketenagakerjaan akan bikin sebuah cara agar peserta yang formal bisa punya rumah menjadi prioritas atau rusun, bisa naik kendaraan gratis secara umum," tukasnya.

Emil menambahkan, bahwa pihaknya memiliki program inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Jawa Barat. Emil akan mewajibkan perusahaan memberikan fasilitas perumahan dekat dengan lokasi atau tempat bekerja.

"Yang bikin mahal pekerja konsepnya yang akan saya bongkar itu, pabriknya terlalu jauh dari tempat tinggalnya," kata dia.

"Maka nanti di industri-industri baru di zaman saya, akan bikin aturan jika bikin pabrik harus satu paket dengan rumah susunnya yang nempel sebelahan, sehingga tidak ada cost transportasi," ungkapnya.

Upaya ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat Kuswahyudi mendukung berbagai langkah terobosan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Jawa Barat terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Nantinya kita akan berbuat suatu hal yang terkait dengan bagaimana caranya supaya mereka (pekerja) tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat dapat dan hal lainnya dapat melalui kemudahan dan kemurahan," tutur Kuswahyudi.

Karena dia menekankan, bahwa semua program di BPJS Ketenagakerjaan baik yang terkait dengan iuran nantinya akan dikembangkan dan akan kembali lagi kepada pekerja.

"Makanya kita akan buat nanti bagaimana supaya mereka tertarik dengan harga iurannya Rp 16.800 dengan jaminan dua, kecelakaan dan kematian. Kalau pensiun ada nilainya lagi," tukas Kuswahyudi.

Baca juga:
Bantah PHK, Dewas BPJS TK Ngaku Pegawai RA Diskors Agar Tak Ketemu SAB
Pada Dewan Pengawas BPJS TK, SAB Akui Punya Hubungan dengan Pegawai RA
Bantah Lindungi SAB, Dewas BPJS TK Dukung Kasus Pelecehan Pegawai RA Diusut Tuntas
Berdalih Trauma, Korban Pelecehan Seksual Tunda Laporkan Anggota Dewan Pengawas BPJS
Konsultasi, Korban Dugaan Pemerkosaan Petinggi BPJS TK Datangi Bareskrim
Petinggi BPJS TK Resmi Dilaporkan Dugaan Pelecehan Seksual ke Bareskrim
Selain Dilecehkan, RA Sebut Petinggi BPJS Ajak Menikah Namun Ditolak

(mdk/gil)