Beda dengan Dahlan, Wisnu bungkam ditanya wartawan di Kejati Jatim

Beda dengan Dahlan, Wisnu bungkam‎ ditanya wartawan di Kejati Jatim. Dalam kasus ini, Wisnu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

2016-10-24 12:08:34

Dahlan Iskan

Mantan Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan mantan Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana kembali diperiksa ‎Kejaksaat Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (24/10). Keduanya diperiksa atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Pemprov Jawa Timur yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) di Tahun 2003 silam.

Jika Dahlan yang statusnya masih sebatas saksi, datang di Kantor Kejati Jawa Timur, Jalan A Yani, Surabaya pada sekitar pukul 08.30 Wib dan konsisten mengenakan pakaian warna biru di pemeriksaan yang kali keempat ini, Wisnu datang sekitar pukul sekitar pukul 11.25 Wib.

Beda dengan Dahlan, yang diantar rekan dan kerabatnya, Wisnu diantar dengan mobil tahanan Kejati dan mengenakan pakaian tahanan warna merah. Sebab, dalam kasus ini, Wisnu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Wisnu memilih diam seribu bahasa saat dicecar pelbagai pertanyaan oleh awak media. Dan langsung menuju lift dengan pandangan kosong.

Seperti diketahui, kasus ini mengemuka, saat penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur melakukan pengusutan pada Tahun 2015 lalu. Dari 33 aset BUMD Pemprov Jawa Timur di beberapa daerah yang dikelola PT PWU. Dari 33 aset itu, penyidik menemukan dua kejanggalan di dua daerah, yaitu Kediri dan Tulungangun.

Aset berupa tanah dan bangunan di dua daerah tersebut, yang ditengarahi dijual di bawah NJOP (nilai jual objek pajak) dan tidak sesuai prosedur. Aset tersebut dijual pada medio 2003 silam.

Dari penyelidikan itu, naik status ke tingkat penyidikan pada 30 Juli 2016. Beberapa pekan kemudian, Wisnu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PT PWU itu, penyidik juga memanggil Dahlan, yang di Tahun 2000 hingga 2010 menjabat sebagai Dirut PT PWU.

Kuasa Hukum Wisnu, Daud Budi Sutrisno mengatakan, tidak ada kerugian negara dan penjualan aset tersebut sudah sesuai prosedur. "Yang jelas ini tidak ada kerugian negara dan sesuai prosedur," dalih Daud.