Belum Lapor LHKPN, Calon Hakim MK Dicecar DPR saat Fit & proper Test
"Ibu pernah menjadi komisioner Komnas HAM, pada saat Ibu menjabat itu ada yang melaporkan bahwa Ibu tidak melaporkan LKHPN, nah ini saya mohon penjelasannya," kata Arsul.
Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim konstitusi di Ruang Rapat Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). Setidaknya ada enam dari 11 calon hakim yang diuji hari ini.
Rapat dimulai pukul 10.41. Diawali dengan menguji mantan Wakil Ketua Komnas HAM Hesti Armiwulan Sochmawardiah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dijelaskan oleh KY kepada Komisi III DPR tentang seleksi calon hakim agung? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Siapa yang menyampaikan klarifikasi soal seleksi calon hakim agung ke Komisi III DPR? "Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi," ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
Hesti memaparkan hasil makalahnya uang dibuat sebagai salah satu syarat pengujian. Setelah memaparkan singkat dilanjut sesi tanya-jawab dari anggota DPR dimulai dari dari Fraksi PPP Arsul Sani.
Dalam tanya-jawab tersebut Arsul mempertanyakan Hesti yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ibu pernah menjadi komisioner Komnas HAM, pada saat Ibu menjabat itu ada yang melaporkan bahwa Ibu tidak melaporkan LKHPN, nah ini saya mohon penjelasannya," kata Arsul.
Hal itu langsung dijawab oleh Hesti. Menurutnya, selama menjabat sebagai pimpinan Komnas HAM Hesti tidak pernah diminta oleh Sekretariat Jenderal untuk membuat LKHPN.
"Kebetulan saya adalah wakil ketua komnas ham 2007-2010 dan saya yang mengurus yang semua yang berkaitan dengan kesekjenan ini. semua yang kami lalukan ada SPT dan semua diurus oleh kesekjenan," ungkap Hesti.
Hesti menegaskan belum dilaporkannya LHKPN bukan berarti ia tidak patuh hukum. Tetapi, kata dia, LKHPN memang diurus oleh Kesekjenan Komnas HAM.
"Segala kerendahan hati tidak ada maksud apapun kami tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Dia mengaku akan menebus kesalahannya dengan melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan itu dilakukan untuk bisa menjabat sebagai hakim konstitusi.
"Sekarang itu kami sudah melaporkan itu untuk jabatan Hakim Konstitusi," tandasnya.
Diketahui selain Hesti, DPR akan menguji lima orang lainnya. Mulai dari Aidu Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Wahidudin Adams, dan Refly Harun.
Baca juga:
Ketua DPR Ungkap Alasan Seleksi Calon Hakim MK Dipercepat
Cuma 5 Hari, DPR Dinilai Tak Serius Seleksi Calon Hakim MK
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Perpanjang Waktu Seleksi Calon Hakim MK
5 Calon Hakim MK Belum Pernah Lapor LHKPN
Komisi III DPR Mulai Tahap Awal Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi
Jadi Hakim MK, Enny Nurbaningsih junjung tinggi asas keadilan