PPATK Ajukan Anggaran Tahun 2021 Rp 218 Miliar ke DPR
Dian mengatakan, PPATK membutuhkan Rp 218 miliar untuk mendukung rencana kerjanya di tahun 2021. Beberapa rencana kerja tersebut antara lain untuk mendukung melaksanakan tugasnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae. Salah satu agenda rapat tersebut yaitu membahas rencana kerja dan anggaran PPATK tahun 2021.
Dian mengatakan, PPATK membutuhkan Rp 218 miliar untuk mendukung rencana kerjanya di tahun 2021. Beberapa rencana kerja tersebut antara lain untuk mendukung melaksanakan tugasnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa isi dari Pakta Tripartit? Perjanjian ini mengakui dan menghormati kepemimpinan Jerman dan Italia di Eropa, dan Jepang di Asia Timur Raya. Perjanjian ini juga menjanjikan bantuan bersama jika salah satu negara penandatangan diserang oleh Amerika Serikat, yang saat itu masih netral.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
"Rencana kerja PPATK tersebut akan didukung dengan anggaran pasca refocusing dan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga 2021 sebesar Rp218.043.674.000 yang membiayai 12 kegiatan melalui 2 program," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Rabu (24/3).
Dia kemudian merinci 2 program tersebut, yang pertama yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp172.398.213.000, yang kedua yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp45.645.461.000. Dian kemudian memaparkan rencana penggunaan anggaran tersebut.
"Dalam menghadapi tantangan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT yang semakin kompleks dan semakin memanfaatkan teknologi, kami akan meningkatkan kualitas sistem teknologi kita dan mengimplementasikan aplikasi sistem pelaporan GoAML," ujarnya.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan kerjasama nasional dan internasional. Dian mengatakan, PPATK akan meningkatkan sinergi dan inovasi di tingkat internasional.
Dia yakin, dengan mengambil peran dalam lingkup internasional, maka hal itu akan memperkuat kedudukan Indonesia di mata dunia.
"Karena peran dalam lingkup internasional sangat kritikal dalam penanganan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, kami membutuhkan komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan rezim APU PPT Indonesia," terangnya.
Saat ini, kata Dian, Indonesia sedang berupaya untuk tergabung dalam Asia Pacific Group (APG) yang merupakan badan regional dari FATF. Sebagai informasi, FATF atau Financial Action Task Force merupakan badan internasional yang menetapkan standar anti pencucian uang global.
Selain itu, dia menjelaskan, PPATK juga memainkan peran penting dalam Forum Egmont Group, yaitu forum lembaga intelijen keuangan dunia.
"PPATK juga memainkan peran sentral dalam FICG (Financial Intelligence Consultative Group). FICG merupakan forum lembaga intelijen keuangan negara ASEAN, Australia dan Selandia Baru," tutup Dian.
Baca juga:
Gerindra Minta PPATK Buka Rekening Keluarga dan Pribadi Mantan Anggota FPI
DPR Kritik PPATK Umumkan Blokir 92 Rekening FPI: Ini Kewajiban Hukum atau Ikutan Saja
PPATK Minta Komisi III DPR Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset
Bertemu Menkumham, PPATK Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset
PPATK dan Kemenkumham Bahas Percepatan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal