Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Mensos: Bansos El Nino Seharusnya Selesai Desember 2023
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Risma menyebut pada 2024, tak ada lagi alokasi anggaran untuk bantuan dampak el nino.
- Mentan Apel Siaga Alsintan di Jatim, Tekankan Pompanisasi Solusi Cepat Hadapi El Nino
- Mensos Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani, Ternyata Ini Alasannya
- Istana Beberkan Alasan Jokowi Bagi Bansos Tanpa Didampingi Mensos Risma
- Terdampak El Nino, Sejumlah Daerah di Banten Alami Kekeringan
Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Mensos: Bansos El Nino Seharusnya Selesai Desember 2023
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
“Tahun 2023 ada BLT el nino yang sudah disetujui DPR. Dan ini harus selesai bulan Desember karena ini anggaran 2023,” kata Risma dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).
Sementara pada 2024, Risma menyebut tak ada lagi alokasi anggaran untuk bantuan dampak el nino.
“Untuk 2024 target volume hampir sama, hanya tidak ada untuk el nino dan untuk gagal ginjal akut,” kata dia.
Risma juga menyebut anggaran bansos 2024 justru lebih rendah dibandingkan 2023.
“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87.275.374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT el nino keluar dari bantuan di 2024,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengklaim Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu merupakan program lama yakni 2023, bukan jelang Pilpres 2024. Dia menyebut bantuan itu untuk mitigasi bencana el nino.
“Terkait bantuan program CBP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” kata Muhadjir.
“Tujuannya untuk memitigasi resiko bencana el nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos.
“Merupakan kewenangan Bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” kata dia.
“CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan,” sambungnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup.
Apalagi, kata dia, Indonesia mengalami cuaca ekstrem yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu.
Hal itu dia sampaikan, saat menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umun (PHPU), di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).
"Kami tegaskan beberapa hal yang pertama program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan," kata Airlangga.
Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa Perlinsos terus akan dilakukan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi di masyarakat.
"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024 risiko dari pada el nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," ujar dia.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, program Perlinsos juga dilakukan secara transparan dan telah dibahas bersama DPR RI.
"Bahwa penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," imbuhnya.