Bertemu Yudi Latief & Mahfud MD, Ketua DPR dukung UKP-PIP jadi BPIP
Hal ini karena cakupan tugas UKP-PIP bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi meluas untuk kepentingan nasional. Pembahasan pengubahan UKP-PIP menjadi BPIP tengah masuk tahap finalisasi.
Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief didampingi Romo Benny Susetyo dan anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Muhammad Mahfud MD bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sekitar pukul 11.00 WIB. Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama antara DPR dan UKP-PIP.
Bamsoet mengatakan DPR mendukung UKP-PIP dijadikan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini karena cakupan tugas UKP-PIP bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi meluas untuk kepentingan nasional. Pembahasan pengubahan UKP-PIP menjadi BPIP tengah masuk tahap finalisasi.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Siapa yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepat pada 1 Juni 1945.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
"Sehingga tepat rasanya untuk dibentuk suatu badan kalau dulu BP7 atau kalau sekarang mungkin BPIP. Mudah-mudahan dengan badan ini cakupan lebih luas," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).
DPR dan UKP-PIP sepakat melakukan kerja sama untuk memberikan pendidikan moral Pancasila pada masa orientasi anggota dewan baru periode 2019-2024. Tujuannya, agar anggota DPR baru lebih berkualitas dan memiliki wawasan luas soal Pancasila.
"Tahun lalu kita bekerjasama dengan Lemhanas seminggu, nanti saya minta bekerjasama dengan BPIP agar lebih berkualitas dan berwawasan nasional demi kepentingan bangsa," ujarnya.
Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan, DPR bekerjasama dengan UKP-PIP untuk melakukan legislatif review. Kerjasama ini didasari karena banyaknya produk UU yang bertentangan dengan Pancasila.
"Di bawahnya dengan Perda yang jumlahnya ribuan yang bertentangan dan merugikan daerah. Karena kalau keputusan MK untuk melihat pengadilan maka prosesnya lama," terangnya.
Di kesempatan sama, Yudi Latief menginginkan ideologi Pancasila terlembagakan dalam segala produk perundang-undangan. Untuk itu, UKP-PIP bekerja sama dengan DPR melakukan legislatif review agar regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi, yang akhirnya digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita harus memastikan karena Pancasila adalah dasar hukum, sumber dari negara hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat DPR dan pemerintah harus sesuai Pancasila," jelas Yudi.
Yudi menjelaskan, banyak undang-undang dan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila akhirnya diujimaterikan di MK.
"Kita juga masalah ada ratusan bahkan ribuan Perda setiap tahun yang ini bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana nanti legislatif review dapat dilakukan," ungkapnya.
DPR bersama UKP-PIP, lanjut Yudi, juga mendapat satu pemahaman bersama untuk mengawal Pancasila agar masuk dalam seluruh segmen kehidupan masyarakat di Indonesia.
"Selebihnya di luar itu ada kesamaan pandangan dengan mengutamakan Pancasila di kehidupan. Sehingga DPR tidak hanya menjalankan aspek teknis perundang-undangan," tukasnya.
Baca juga:
UKP PIP diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Yudi Latief di depan jemaat Katedral: Hari Natal membawa Indonesia kembali 'hijau'
Tunjukkan toleransi, UKP-PIP kunjungi Gereja Katedral
Yudi Latief: Kalau kita tidak mengamalkan Pancasila akan rugi
Jokowi naikkan status UKP PIP setara kementerian
Jokowi naikkan status UKP PIP setara kementerian