BIN minta jurnalis asing tanggung jawab soal bebas meliput di Papua

Menurut Marciano, pemerintah memberikan izin masuk ke Papua agar ada keseimbangan pemberitaan yang dilakukan.

Presiden Joko Widodo telah memberikan kebebasan bagi jurnalis asing untuk masuk ke Papua. Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengatakan kebijakan tersebut bukan berarti diberikan secara cuma-cuma. Sebab, dia berharap jurnalis asing memiliki tanggung jawab dengan diberikan kebebasan itu.

"Kebijakan jurnalis masuk ke Papua, kami ingin mereka menggunakan penuh rasa tanggung jawab. Visa itu tidak digunakan untuk kepentingan sepihak yang justru merugikan Indonesia," kata Marciano di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Marciano, pemerintah memberikan izin masuk ke Papua agar ada keseimbangan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan asing. Dia berharap para wartawan tidak membuat berita pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan pembangunan dan pendidikan sumber daya manusia di Papua.

"Masuknya mereka, kami harap mereka bisa melihat mana kesungguhan pemerintah melakukan pembangunan dan mana hal-hal yang masih kurang. Itu akan jadi prioritas pengambilan kebijakan pembangunan ke depan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Lanjut dia, BIN akan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk melaksanakan kebijakan ini. Sehingga wartawan asing dan pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya tidak keberatan mengenai putusan presiden terkait pemberian izin bagi wartawan asing masuk ke Papua. Namun, konflik-konflik kecil yang masih sering terjadi di Papua bisa membuat mereka merasa tidak aman.

"Yang harus dipahami, di sana masih ada konflik kecil sehingga bisa membuat wartawan asing tidak aman. Untuk itu kami menyarankan pendampingan bukan pengawalan. Sehingga TNI akan memberikan bantuan pengamanan dan dukungan penuh jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," pungkas dia.