BKPM Ikut Arahan Presiden Soal Pembentukan Kementerian Investasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo soal dibentuknya Kementerian Investasi. Jubir BKPM Tina Talisa belum mau berbicara lebih jauh apakah BKPM akan dilebur menjadi di Kementerian Investasi tersebut.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo soal dibentuknya Kementerian Investasi. Jubir BKPM Tina Talisa belum mau berbicara lebih jauh apakah BKPM akan dilebur menjadi di Kementerian Investasi tersebut.
"Terkait pembentukan kementerian investasi, hal tersebut merupakan hak prerogatif bapak presiden dan BKPM dalam posisi mengikuti arahan bapak presiden," kata Tina lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Jumat (9/4).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Menurutnya, bukan kapasitas BKPM menjelaskan peran Kementerian Investasi tersebut. Dia hanya bilang, terkait kementerian baru ini tentu akan dijelaskan dalam waktu dekat.
"Mengenai kewenangan, peran, dan fungsi BKPM dan kementerian investasi tentu akan dijelaskan lebih detail dalam waktu dekat dan bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan," katanya.
Tina juga tidak bisa mengungkapkan apakah Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang akan menjadi Menteri Investasi. Pihaknya hanya mengikuti apapun yang diputuskan kepala negara.
"Namun BKPM tentu siap menjalankan apapun yang diputuskan dan diarahkan bapak presiden," tandas mantan presenter itu.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.
Rapat Pengganti Bamus DPR pada Kamis (8/4) telah menyepakati Surat Presiden yaitu pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.
Rapat Pengganti Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Baca juga:
BKPM Berubah Nama Menjadi Kementerian Investasi
Paripurna DPR Setujui Pembentukan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi
DPR Setujui Pembentukan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi
Kursi Baru Menteri Investasi, PKB Yakin Jokowi Segera Reshuffle Kabinet
Selesaikan RUU Prioritas 2021, DPR Bakal Buka Ruang Partisipasi Publik
Anggaran DPR 2022 Disetujui Sebesar Rp7,9 Triliun