Blusukan ke RS Hasan Sadikin, Menko Puan cek pelayanan kesehatan
Puan Maharani juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tak hanya saat sakit.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjenguk sejumlah pasien Kelas III Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung dalam rangkaian blusukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Puan ingin memastikan semua pasien terlayani.
"Kami harus memastikan semua terlayani, meski masih ada kendala namun mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus dipastikan mendapatkan pelayanan itu secara baik," kata Puan Maharani, Senin (12/1).
Bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPRD Jabar Ineu Rachmawati dan Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Luchyati, Menko PMK mendapat penjelasan dari Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari. Puan yang tiba sekitar pukul 17.00 WIB langsung melakukan peninjauan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang berada di bagian depan rumah sakit terbesar di Jawa Barat itu.
Putri Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri itu sempat berbicara dengan pasien seorang ibu yang tengah menunggu giliran untuk mendapat penanganan di IGD rumah sakit itu.
Dia juga menanyakan pelayanan rumah sakit itu kepada salah seorang keluarga pasien yang berada di ruangan IGD tersebut. Peninjauan dilakukan ke ruang tindakan IGD dan ruang perawan bayi.
Selanjutnya, Menko PMK meninjau Ruangan Kemuning yang merupakan ruang perawatan kelas III yang menjadi tempat perawatan pasien peserta BPJS Kesehatan.
"Pemerintah menggulirkan kartu sehat untuk memastikan keluarga kurang mampu mendapat fasilitas layanan kesehatan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat termasuk dalam pelayanan kesehatan," katanya.
Pada kesempatan itu, Puan Maharani juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di tingkat primer tak hanya saat sakit, namun juga untuk preventif atau pencegahan penyakit.
"Bisa dibayangkan RSHS yang memiliki areal sembilan hektar saja hanya memiliki 996 ruang perawatan, jadi mendatangi fasilitas kesehatan itu tak hanya saat sakit namun lebih baik preventif untuk pencegahan sehingga rumah sakit tidak penuh," kata Puan.
Sementara itu, Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari menyebutkan, layanan program jaminan kesehatan bagi masyarakat telah terlayani di rumah sakit itu. Bahkan gencarnya sosialisasi terkait jaminan kesehatan itu meningkatkan jumlah pasien ke rumah sakit itu.
"Program Kartu Sehat dan sosialisasi yang gencar dilakukan menumbuhkan kesadaran kesehatan masyarakat, dan selama ini cukup lancar meski pembayaran dari BPJS Kesehatan terkadang terlambat," kata Ayi.
Dia menyebutkan, sebagian besar pasien yang masuk ke RSHS itu mengalami penyakit keganasan seperti kanker, disusul jantung, hipertensi serta beberapa penyakit lainnya.
"Sebagai rumah sakit rujukan, RSHS banyak mendapat pasien rujukan dari daerah. Namun kami masih kekurangan ruangan ICU yang saat ini baru 35 tempat tidur atau baru 4,22 persen dari total tempat tidur pasien di rumah sakit ini," kata Ayi Ambar Sari.
Sementara itu, pada penghujung kunjungannya di rumah sakit itu, Puan Maharani menyebutkan pemerintah akan terus menyempurnakan berbagai program sosial. Hal itu termasuk jaminan kesehatan sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga:
Menteri Puan ingin pengusaha muda Indonesia disegani pihak asing
Menteri Puan dan Jonan akan tinjau posko Tim SAR di Pangkalanbun
Wapres JK, Menteri Puan dan Khofifah tinjau Pasar Klewer
Pemerintah akui hasil pengentasan kemiskinan masih rendah
Cyrus: Publik nilai Menteri Puan tak punya kinerja menjanjikan
Menko Puan kesal disebut survei Cyrus kinerja tak menjanjikan
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).