BNN temukan lapas mewah, DPR usul posisi Menkumham tak diisi parpol

BNN temukan lapas mewah, DPR usul posisi Menkumham tak diisi parpol. Fadli menyarankan Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menkum HAM Yasonna Laoly dalam mengelola lapas-lapas di Indonesia. Sebab, praktik jual beli fasilitas tidak satu dua kali terjadi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pejabat di lembaga hukum lebih baik bukan dari kalangan partai politik, semisal posisi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Pernyataan ini menyikapi temuan BNN soal adanya sel mewah yang dihuni narapidana narkoba di Lapas Cipinang.

"Saya termasuk yang bependapat institusi hukum bebas dari partai politik. Serahkan pada orang-orang yang ahli, punya kompetensi. Jaksa agung harusnya bukan dari parpol, Menkumham juga bukan dari parpol," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Seharusnya, kata Fadli, posisi pejabat di lembaga penegak hukum adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahliam di bidang hukum.

"Jadi orang yang harusnya punya kemampuan di bidang tersebut dari karir, akademisi tapi yang punya keahlian disitu," jelasnya.

Fadli menyarankan Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menkum HAM Yasonna Laoly dalam mengelola lapas-lapas di Indonesia. Sebab, praktik jual beli fasilitas tidak satu dua kali terjadi.

"Biar presiden yang evaluasi. Kalau kecolongan sekali masuk akal. Tapi kalau berkali-kali berarti memamg tak mampu," pungkasnya.

Baca juga:
Lapas mewah di Cipinang, Komisi III DPR minta Dirjen Lapas dicopot
Kakanwil Kemenkum HAM Sumsel kesal puluhan kali telepon tak diangkat
Napi Lapas Palembang selipkan narkoba dalam Alquran
200 Ponsel napi Lapas Kerobokan hasil sitaan petugas dimusnahkan
Puluhan HP dan alat isap sabu ditemukan di Lapas Mojokerto
18 Paket sabu ditemukan Klas I Surabaya, disimpan di bantal