BNPB: 20 Tahun Bencana di Indonesia Paling Banyak Telan Korban Jiwa se-Dunia
Hal itu menurut Doni bermakna bahwa banyak rakyat Indonesia dan saudara-saudara kita menjadi korban dalam bencana yang menimpa negeri ini.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan bahwa menurut data yang berhasil pihaknya himpun, dalam kurun waktu 20 tahun Indonesia menjadi negara yang paling banyak nomor dua menelan korban jiwa dalam bencana. Indonesia, ujar Doni, hanya di bawah Haiti dalam konteks ini.
"Dalam 20 tahun kita berada dalam posisi nomor dua setelah Haiti, tapi tahun kemarin kita berada dalam urutan pertama," tutur Doni di Aula Serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (1/8).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa BKPN mendesak BPOM untuk melakukan sosialisasi tentang pelabelan BPA? “Kebijakan pelabelan BPA sangat membantu konsumen untuk memilih produk yang lebih aman,”.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
Hal itu menurut Doni bermakna bahwa banyak rakyat Indonesia dan saudara-saudara kita menjadi korban dalam bencana yang menimpa negeri ini.
Doni menjelaskan, dibutuhkan upaya untuk meminimalisir hal tersebut. Menurutnya, jika hanya mengandalkan pemerintah, maka tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Selain karena keterbatasan sumberdaya, hal itu juga karena pemerintah tidak memiliki kemampuan yang memadai.
"Pemerintah tidak mungkin punya kemampuan sampai dengan tingkat yang paling terdepan," kata Doni.
Berkaca pada Pengalaman
Doni mengisahkan pengalamannya kala terjadi gempa di atas magnitudo 9 di Aceh pada 2004 silam. Pada saat itu, kata Doni, masyarakat Aceh banyak yang mendekati pantai usai terjadi gempa. Hal itu karena air pantai surut dan banyak warga yang mencari ikan ke sana.
Kala itu, jelas Doni, masyarakat Aceh tidak mendapatkan informasi mengenai tsunami. Mereka tidak paham bahwa pasca gempa yang terjadi cukup lama itu bisa menyebabkan Tsunami. Karena hal itu korban tsunami di Aceh begitu besar.
Bahkan ia menyesalkan hal itu terjadi. Kata Doni, andaikata masyarakat Aceh tidak mendekati pantai bahkan justru meninggalkan dan mencari tempat yang lebih tinggi, maka kemungkinan jumlah korban jiwa bisa ditekan.
"Kalau masyarakat kala itu bergerak meninggalkan bibir pantai, maka mungkin saja korbannya tidak sampai 11 ribu bapak ibu sekalian. Korban pasti ada akan tetapi tidak mencapai 150 ribu jiwa," tutur Doni.
"Kenapa bisa sebanyak itu? Karena rakyat tidak tahu," imbuhnya.
Reporter: Yopi Makdori
Baca juga:
Bukalapak Salurkan 1.000 Paket Donasi ke BNPB
Penghargaan BPNB Buat Pahlawan Kemanusiaan Sutopo Purwo Nugroho
BNPB Resmikan Ruangan Serbaguna Sutopo
BNPB: Lima Provinsi Berstatus Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
Jokowi Minta BMKG dan BNPB Tiru Jepang soal Mitigasi Bencana
10 Desa di Banggai Sulteng Terendam Banjir, 1.450 KK Terdampak