BNPB prediksi kebakaran hutan dan lahan ganggu pelaksanaan pilkada
Daerah yang rawan kebakaran terjadi di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada.
Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sangat berkaitan dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kepala Humas dan Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, daerah yang rawan kebakaran terjadi di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada.
"Pilkada serentak nantinya berkorelasi positif dengan jumlah lahan yang terbakar karena pengawasan di wilayah ini jadi lemah. Selain itu ada dua provinsi yang gubernurnya PLT (pelaksana tugas), mau menaikkan wilayahnya siaga darurat jadi ragu-ragu," ujar Sutopo di Gedung BNPB lantai 11, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (30/10).
Sutopo mengatakan, kebakaran hutan kali ini banyak terjadi di daerah perbatasan yang infrastrukturnya terbatas. Belum lagi adanya konflik politik lokal dan kepemilikan lahan yang belum jelas.
Lebih dari sebaran titik, kata dia, hotspot 30 persen di antaranya berada di kawasan hutan non konsesi, 20 persen di hutan tanaman industri, 20 persen di perkebunan kelapa sawit, 20 persen area penggunaan lain, dan 5 persen lahan lain-lain.
Menurut Sutopo, untuk memberikan bantuan pada wilayah yang terbakar, pemerintah setempat mesti menetapkan daerahnya menjadi siaga darurat. "Kalau tidak tentu saja BNPB tidak bisa memberikan bantuan, karena mekanismenya memang seperti itu," tuturnya.
"Hal inilah yang membuat bantuan pesawat maupun helikopter untuk melakukan water bombing menjadi terkesan lamban. Pasalnya, untuk menyewa pesawat maupun helikopter dari negara lain Indonesia perlu memesan tiga bulan sebelumnya," tambahnya.
Dalam hal ini, Sutopo menyayangkan lambatnya langkah atas kebakaran tersebut. Yang mestinya harus dicanangkan jauh-jauh hari. "Sepertinya kok susah sekali menyewa, ya karena kebakaran hutan tidak hanya di Indonesia. Pesawat dan helikopter sudah disewa negara lain makanya kita mesti pesan tiga bulan sebelumnya," pungkasnya.
Baca juga:
Diguyur hujan 3 hari, kualitas udara di Sumatera-Kalimantan membaik
Hutan terbakar di Sumatera dan Kalimantan capai 1,7 juta hektar
Aksi TNI/Polri yang bikin haru di tengah pemadaman kebakaran hutan
Memilukan, buka kamar di Pekanbaru hanya asap dan bau kayu terbakar
Ini penjelasan lengkap kenapa air & garam di baskom tak bikin hujan
BNPB: Ajakan taruh baskom air & garam buat lawan asap menyesatkan
Kerap dilanda bencana, teknologi penanggulangan buatan lokal minim
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.