BNPT: Kearifan Lokal Efektif buat Tangkal Radikalisme dan Terorisme
Kearifan lokal di setiap daerah diyakini bisa menjadi penangkal serangan radikalisme. Hal itu karena kearifan lokal memiliki kekuatan dan daya rekat, serta sumber kontrol moral dalam menjaga hubungan masyarakat harmonis, baik yang homogen maupun heterogen.
Kearifan lokal di setiap daerah diyakini bisa menjadi penangkal serangan radikalisme. Hal itu karena kearifan lokal memiliki kekuatan dan daya rekat, serta sumber kontrol moral dalam menjaga hubungan masyarakat harmonis, baik yang homogen maupun heterogen.
Dalam survei dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepercayaan masyarakat terhadap kearifan lokal sebagai daya tangkal radikalisme dan terorisme berada pada skor 63,60 (berada dalam kategori tinggi).
-
Bagaimana cara BNPT membantu para penyintas terorisme agar tetap berdaya? Selain itu, BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Apa yang diusulkan BNPT terkait tempat ibadah? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia.
-
Dimana BNPT menemukan landasan hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme? Ibnu menjelaskan, landasan pemerintah melakukan pembayaran kompensasi atau ganti rugi tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Mengapa Museum BNPT dibangun? Museum ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
"Hasil survei tahun lalu menempatkan aspek kearifan lokal dan kesejahteraan adalah yang paling signifikan sebagai sarana pencegahan radikalisme. Tahun ini ingin lebih kami pertajam, apakah betul kearifan lokal masih signifikan, terutama di era yang serba digital," kata Suhardi dalam keterangannya, Jumat (30/11).
Survei dilakukan BNPT menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dengan rentang waktu antara April - September 2018 di 32 provinsi se-Indonesia. Metode kualitatif dalam bentuk diskusi yang menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, tokoh adat, agama, pendidikan, dan elemen pemuda di setiap provinsi.
"Sementara untuk kuantitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner ke 450 responden di setiap provinsi. Total responden yang dipakai adalah 14.400 orang, terdiri dari mahasiswa PTKN dan PTUN, dosen, siswa SMA dan MAN," jelas Suhardi.
Suhardi mengungkapkan, yang dimaksud kearifan lokal bukan seni dan budaya saja. Terdapat 4 bentuk kearifan lokal, yaitu tutur lisan, tata ruang, norma sosial, dan seni kebudayaan. Jadi jumlah responden yang ada, 63,60% menyatakan kearifan lokal masih relevan sebagai sarana pencegahan terorisme.
"Kearifan lokal masih relevan untuk pencegahan, tapi masalahnya di daerah tak ada lagi dokumen yang utuh tentang apa itu kearifan lokal. Akibatnya, 30,09% responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang apa itu kearifan lokal," jelas Suhardi.
Kondisi tersebut, lanjutnya, terjadi antara lain karena kurangnya sosialisasi kearifan lokal, khususnya di kalangan milenial. 28,33% Responden mengakui hal tersebut.
"Ditambah lagi faktor menurunnya interaktif antar-masyarakat karena efek dari kemajuan teknologi, faktor penetrasi media sosial yang demikian kuat," tegasnya.
Dengan catatan tersebut, Suhardi mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi dekonstruktif terhadap kearifan lokal. Ada 4 langkah yang direkomendasikan, yaitu inventarisir ulang kearifan lokal, pendefinisian ulang, reformulasi, dan transfer of knowledge tentang apa itu kearifan lokal.
"Tapi harus diingat, semuanya dilakukan dengan pendekatan era milenial. Definisikan dan formulasikan ulang apa itu kearifan lokal dengan gerakan yang mudah diterima generasi milenial, sehingga mereka lebih tertarik dan tak lagi lari kepada media sosial saja untuk aktivitas sehari-harinya," pungkasnya.
Baca juga:
Dimodali BNPT, Mantan Teroris Bom Bali 1 Buka Warung Kelontong
BIN Benarkan BNPT: 39 Persen Mahasiswa di Tujuh Kampus Negeri Simpati Radikalisme
BNPT Minta Kepala Daerah Berperan Aktif dalam Pencegahan Terorisme
Bina Napi Teroris di Lapas, BNPT Samakan Persepsi dengan Ditjen PAS
BNPT: Peran pemerintah daerah sangat penting dalam isu radikalisme
BNPT sebut kelompok teroris bisa cuci otak hanya dengan modal sinyal