Budi Waseso: Presiden setuju BNN setingkat kementerian
Saat ini, Budi tinggal menunggu payung hukumnya
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kapasitas lembaga yang dipimpinnya, di mana BNN akan menjadi setingkat dengan kementerian. Saat ini, Budi masih menunggu payung hukumnya.
"Presiden sudah setuju tinggal payung hukumnya. Tunggu saja," kata Budi Waseso di Palembang, Selasa, seusai dialog interaktif dengan ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Selasa (29/3).
Budi mengatakan, Jokowi berkeinginan BNN mendapatkan kewenangan luas sehingga lebih mudah bergerak dalam memberantas peredaran narkoba. Apalagi, selama ini dirinya mengaku sulit mengambil kebijakan.
"Jabatan saya ini hanya setaraf Dirjen, jadi agak sulit jika mengambil kebijakan. Jika negara sudah menganggap serius masalah narkoba maka BNN harus diberikan kewenangan lebih," harapnya.
Oleh karena itu, Buwas, sapaan akrabnya membantah jika keinginan ini untuk memuluskan keinginan pribadinya untuk mencapai posisi sejajar Kapolri. Meski begitu, pangkatnya tetap.
"Ini masalah kedudukan lembaga saja, tidak ada kaitan dengan kepangkatan. Saya tetap bintang tiga, tidak jadi bintang empat," tegasnya.
Dia mengemukakan persoalan penyalahgunaan narkotika tidak boleh dipandang sebelah mata lagi karena sudah menyentuh kedaulatan Indonesia sebagai bangsa. Hingga kini, tidak ada satu daerah pun yang terbebas dari peredaran narkoba.
Data BNN menyatakan bahwa sebanyak 40-50 orang meninggal setiap hari karena narkoba, dan sebanyak 5 juta orang terdata menjadi pemakai aktif. "Narkoba harus dilawan, Indonesia jangan menyerah karena menyangkut generasi bangsa ini di masa datang," pungkas dia.
Baca juga:
Budi Waseso ingin buat monumen bertulis musuh dan pengkhianat bangsa
BNN desak dokter diduga rekayasa tes kesehatan Bupati Ovi diusut
Kepala BNN ajak TNI bunuh bandar narkoba, yakin diampuni Allah SWT
Kepala BNN sebut ada SMP di Medan mayoritas siswanya pemadat
Kepala BNN ingin peradilan pelaku narkoba disamakan dengan koruptor
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Bagaimana menurut Budi Waseso, Pramuka seharusnya diterapkan? "Oleh sebab itu, mungkin kemarin Permen (Permendikbud) itu menurut saya harus dicabut. Karena kalau kita memulai dari itu ya kita harus scr keseluruhannya harus ada izin keppres-nya enggak. Artinya, tidak serta merta hanya melalui keputusan menteri," jelasnya.
-
Siapa yang diminta Budi Waseso untuk mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Siapa yang menjenguk Budiono? Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekandar, menjenguk dan memberi bantuan sembako serta kasur untuk Budiono.
-
Siapa Lettu Soejitno? Lettu R.M. Soejitno Koesoemobroto lahir di Tuban pada 4 November 1925. Ia merupakan putra R. M. A. A. Koesoemobroto, bupati Tuban ke-37. Semasa hidupnya, ia mengalami tiga zaman yaitu zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan Kemerdekaan RI.