Budi Waseso sebut ingin TPPU narkotika jadi dana operasional BNN
Namun, BNN masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso mengatakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika dapat digunakan sebagai dana operasional penegakan hukum tindak pidana narkotika. Menurutnya, hal itu sudah tertuang dalam undang-undang (UU).
"Jadi ini salah satu pemecahan, sudah ada dalam UU hasil TPPU dari narkotika bisa digunakan untuk mendanai operasional penegakan hukum tindak pidana masalah narkotika," kata Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/3).
Namun, BNN masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Waseso mengaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan siap membantu merealisasikan hal tersebut.
"Tinggal keputusan Kejaksaan Agung dan Kemenkeu. Sedang dibantu Menko Polhukam," ujarnya.
Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini juga menjelaskan jika hasil dari TPPU narkotika itu bisa digunakan untuk biaya operasional, maka anggaran pemerintah dapat diminimalisir. Sehingga, kata dia, BNN tidak melulu bergantung pada pemerintah.
"Jangan selalu membebani negara. Kita bekerja tapi ketergantungan dengan biaya. Tapi kalau ada dana TPPU dari narkotika kita gunakan untuk kembali mendukung operasional," pungkas Budi.
Baca juga:
Komjen Budi Waseso puji komitmen Panglima TNI ikut berantas narkoba
Kepala BNN: Tidak ada daerah di Indonesia terbebas dari narkoba
Satgas berantas narkoba akan dievaluasi presiden setiap 6 bulan
Berantas narkoba, BNN tambah anjing pelacak dari Belanda dan Jerman
Penanganan kasus narkoba dinilai lebih penting ketimbang korupsi
Seskab sebut BNN setingkat menteri, Waseso tak perlu naik jabatan
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Siapa yang menjabat sebagai Direktur Utama BNI? Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, eksistensi turnamen ini yang konsisten diselenggarakan dan mengundang Para Pemain Golf Top dari seluruh Dunia, telah mendorong BNI untuk terus mendukung kegiatan ini dan berkomitmen sebagai Title Sponsor terhadap Indonesian Masters 2023.
-
Kapan program KBNS digagas oleh Presiden Soeharto? Salah satu kebijakan industrialisasi sektor usaha otomotif ala Presiden Soeharto adalah program Kendaraan Bermotor Niaga Sederhana (KBNS) pada 1970-an.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.