Buntut kasus suap Meikarta, Neneng dicoret Golkar & timses Jokowi-Maruf

Untuk mengisi posisi Neneng sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Golkar Jabar sudah menyiapkan rekomendasi beberapa nama kepada Kemendagri. Hal itu pun sesuai instruksi dari pengurus DPP Golkar.

2018-10-17 15:24:24

Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dinonaktifkan sebagai ketua DPD Golkar Bekasi. Selain itu, namanya dipastikan tercoret sebagai anggota tim kampanye daerah Jabar Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dan konsekuensi yang telah disepakati. Siapapun kader yang terlibat hukum, apalagi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dicoret dari anggota.

Selain itu, upaya tersebut agar yang bersangkutan bisa fokusn menghadapi proses hukum.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara menyebut keputusan itu diambil setelah melalui mekanisme dan komunikasi langsung dengan Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi.

"Dari Ketua sudah menyampaikan bahwa Bu Neneng sudah kita nonaktifkan baik dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, maupun sebagai tim kampanye," kata Iswara saat dihubungi, Rabu (17/10).

Untuk mengisi posisi Neneng sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Golkar Jabar sudah menyiapkan rekomendasi beberapa nama kepada Kemendagri. Hal itu pun sesuai instruksi dari pengurus DPP Golkar.

"Untuk Plt nya dalam 1-2 hari ini, kita putuskan pengganti Bu Neneng saya masih menunggu (Dedi Mulyadi), mungkin dalam waktu tidak lama sudah dimunculkan," katanya.

"Plt (Bupati Bekasi) dari Golkar Jabar kayaknya. Karena, dari (pengurus Golkar) pusat sudah kontak ke kita untuk segera menyiapkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Neneng sebelumnya mengaku belum mendapatkan konfirmasi siapa saja anak buahnya yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10) kemarin. Dia menegaskan tak mengetahui kasus yang menjerat sejumlah pejabat di pemerintahannya.

"Siapanya juga enggak tahu. Izinnya apa saya enggak tahu juga," kata Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin ketika ditemui wartawan di kantornya, Senin (15/10).

Baca juga:
KPK geledah kantor PT Lippo Karawaci terkait kasus izin proyek Meikarta
KPK tak mau rincikan duit yang diterima para tersangka suap Meikarta
Suap Meikarta, KPK terus jadwalkan periksa petinggi Lippo & Pemkab Bekasi
Sempat kabur dengan BMW, tersangka suap Meikarta berakhir di penjara
KPK pertimbangkan tuntutan maksimal untuk Bos Lippo karena pernah terbelit korupsi
KPK belum dalami dugaan keterlibatan pemerintah pusat di pusaran suap Meikarta

(mdk/rhm)