Cak Imin-Koalisi Pemerhati Lingkungan Dorong Pembangunan Rendah Karbon
Menurut dia, eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi dan yang berbahan fosil dan tidak efisien, telah berdampak pada kualitas lingkungan.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama Koalisi pemerhati lingkungan mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
"Pembangunan yang kita lakukan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, Namun, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup,” kata dia di Jakarta dilansir Antara, Kamis (29/4).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang diprotes oleh Cak Imin terkait debat capres? Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memprotes soal dua panelis debat capres yang berasal dari Universitas Pertahanan.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Koalisi pemerhati Lingkungan, Infidd, Prakasa, Open Parliment Indonesia, Radesa Institute dan beberapa lembaga lainnya, mengadakan webinar tentang "Green Economy mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
"Indonesia saat ini berada di jalur pembangunan yang sulit untuk dipertahankan," kata Cak Imin di acara tersebut.
Menurut dia, eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi dan yang berbahan fosil dan tidak efisien, telah berdampak pada kualitas lingkungan.
"Selain itu, model pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif telah menyebabkan terus bencana ekologis dan hidrometeorologi yang semakin sering terjadi," ucap dia.
Pendekatan pembangunan yang ditempuh selama ini dapat menurutnya dapat dinilai tidak berkelanjutan dan berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan dan memberantas kemiskinan.
Sementara, lanjutnya upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju dan lestari membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengusaha, swasta, politisi, penentu kebijakan, kepala daerah dan kelompok sipil.
"Saat ini, kita perlu komitmen dan upaya masif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta menurunkan emisi karbon secara bersamaan, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan 2,7 juta penduduk di Indonesia kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan tingkat pengangguran," ucap-nya.
Untuk itu, ekonomi hijau dapat lebih berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pandemi telah membawa perubahan salah satunya tren green recovery.
Dimana, paket ekonomi yang dilakukan adalah menempuh langkah pemulihan hijau, yang memprioritaskan model pembangunan berkelanjutan. Yaitu, paradigma pembangunan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan dan ketahanan sosial sebagai satu tarikan nafas pelaksanaan pembangunan.
Saat ini disadari model pembangunan yang estrakstif dan tinggi karbon telah menyebabkan terjadinya bencana ekologis dan hidro-meteorologi dimana mana.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi malah menyebabkan krisis pembiayaan dan naiknya anggaran kesehatan dan bencana karena polusi, kebakaran hutan, serta penggunaan mode transportasi yang tidak ramah lingkungan.
"Saatnya kita menggunakan pembangunan rendah karbon. Kita percaya Ekonomi Hijau akan dapat mendorong 24 juta lapangan pekerjaan baru," katanya.
Kemudian, penggunaan teknologi terbarukan akan menciptakan peluang ribuan pekerjaan baru. Bahkan, mengutip hasil kajian BAPENAS, pengembangan energi baru akan menciptakan 103 ribu pekerjaan setip tahunnya.
"Inilah masa depan kita, masa depan pembangunan Indonesia. Saatnya kita memberikan apresiasi dan dukungan yang besar terhadap upaya mendorong regulasi pembangunan yang ramah lingkungan," ujarnya.
Webinar yang dipandu oleh Bolly Ariez dari Radesa Institute ini menghadirkan Dr Kastorius Sinaga (Kemendagri) Dr Joko Tri Haryanto (Kemenkeu) Dr Mahawwn Karuniasa (Akademisi UI) dan Binny Buchari (Prakarsa).
Baca juga:
Gus Yaqut Bantah Isu Muktamar Luar Biasa: PKB Itu Paling Solid Dunia Akhirat
4 Alasan Kepemimpinan Cak Imin Sulit Goyah di PKB
Muktamar Luar Biasa dan Sejarah Perpecahan PKB
Ada Loyalis Gus Dur di Balik Desakan Muktamar Luar Biasa PKB?
Isu Muktamar Luar Biasa, Yenny Wahid Ungkit Sejarah Cak Imin Memperlakukan Gus Dur