Capim KPK I Nyoman Wara, Audit Kerugian Negara di Kasus BLBI hingga Hambalang
Capim KPK I Nyoman Wara, Audit Kerugian Negara di Kasus BLBI hingga Hambalang. Namanya mulai dikenal sejak ia mengusut kasus dugaan korupsi mengenai penerbitan SKL BLBI pada Sjamsul Nursalim sehingga BPK menyatakan bahwa kerugiannya mencapai Rp4,58 triliun.
Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang namanya disetor Panitia Seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia adalah I Nyoman Wara, pria kelahiran Karang Asem, Bali, 9 Juli 1967. Ia menjalankan pendidikan D III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1989, dan Sarjana Ekonomi pada 1994.
Pada 1989 ia memulai kariernya sebagai auditor BUMN Bank Indonesia hingga 2001. Kemudian ia menjadi auditor di Bank Indonesia hingga 2010. Juli 2010 ia menempuh karier di BPK dan menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten. Sejak 2016, ia menjadi auditor utama investigasi BPK.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Banyak kasus investigasi yang sudah ia usut, termasuk kasus RS Sumber Waras. Namanya mulai dikenal sejak ia mengusut kasus dugaan korupsi mengenai penerbitan SKL BLBI pada Sjamsul Nursalim sehingga BPK menyatakan bahwa kerugiannya mencapai Rp4,58 triliun.
Ia mengakui tak meminta konfirmasi ketika mengaudit kerugian ini, tetapi ia mengatakan sudah bekerja sesuai standar.
Akhirnya ia dan BPK mendapat gugatan perdata dari Sjamsul Nursalim dan pengacaranya, Otto Hasibuan. Pada uji publik, ia menyatakan Sjamsul berhak atas gugatan itu. Namun, ia menuturkan perhitungan kerugian itu merupakan tugasnya sebagai auditor.
Pada kesempatan yang sama, ia membeberkan alasan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK kepada laporan keuangan KPK 2018. Ia mengatakan, masalah utamanya adalah pengelolaan barang sitaan dan rampasan.
Sudah banyak kasus yang diperiksa secara investigatif olehnya. Kasus itu antara lain terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Bank Century Tahap I dan II, kasus Rumah Sakit Sumber Waras, PLTU Ambon, Kemudian, kasus jasa Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) PT Pertamina EP Cepu ADK, hingga kasus pengadaan digital education classroom serta pengadaan alat scanner dan printer 3D di Pemprov DKI Jakarta.
Selain memeriksa kasus investigatif, dia juga melakukan penghitungan pada kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Antara lain kasus BLBI, kasus penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), kasus pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bank Century, dana pensiun Pertamina, payment gateway, mobile crane PT Pelindo II, hingga pengadaan shelter tsunami Pandeglang.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
Jokowi Jangan Sampai Dikenang Jadi Presiden yang Lemahkan KPK
10 Nama Capim KPK Ibarat Buah Simalakama Buat Jokowi
Irjen Firli, Capim Diduga Langgar Etik dan Ditolak 500 Pegawai KPK
Komisi III Minta Masukan Soal Capim KPK Harus Disertai Bukti Konkret
Alexander Marwata, Capim KPK yang Disinggung Sebagai Orang Titipan