Capim Lili Pintauli Setuju KPK Bisa SP3, Namun Tolak Dewan Pengawas
Capim Lili Pintauli Setuju KPK Bisa SP3, Namun Tolak Dewan Pengawas. Lili menjawab, setuju selama hal tersebut menjadi penguatan KPK. Secara khusus, mantan komisioner LPSK itu meminta adanya revisi terkait berhubungan dengan pemberian perlindungan saksi.
Pimpinan rapat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, Erma Ranik menanyakan sikap Lili Pintauli Siregar terkait revisi UU KPK yang tengah bergulir. Erma mengatakan, hal tersebut perlu dijawab karena bakal menjadi catatan bagi komisi III.
"Karena ini bagian dari surat tidak khusus sih, tetapi apa yang ibu sampaikan akan menjadi bagian rapat kita kami ingin mendapatkan pernyataan tegas selaku calon KPK apa revisi UU KPK yg ibu setuju, apa yang dianggap menguatkan. Kemudian apa revisi yang tidak ibu setujui," ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Lili menjawab, setuju selama hal tersebut menjadi penguatan KPK. Secara khusus, mantan komisioner LPSK itu meminta adanya revisi terkait berhubungan dengan pemberian perlindungan saksi.
Tidak puas, Erma menegaskan, Lili harus menjawab poin apa yang disetujui dan ditolak dalam draf revisi UU KPK.
"Makanya saya tanya, apa saja revisi UU KPK yang ibu setujui, yang ibu anggap menguatkan jangan plintut-plintut. Hari ini bilang setuju nanti enggak ada ngomong begitu," kata Erma.
Lili menjelaskan, satu poin revisi yang disetujui. Yaitu tentang pemberhentian kasus alias surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Lili setuju ada bagian kasus tidak ditutup untuk dilanjutkan jika temu bukti lain.
"Saya pertama melihat yang setuju adanya SP3 karena ini juga tidak menutup kalau ada bukti lain itu bisa dibuka kembali. Walaupun ini berlaku lembaga penegak hukum lain, misal kejaksaan dan kepolisian juga KUHAP mengatur SP3," jelas Lili.
Kata dia, revisi tersebut diperlukan untuk menjawab kegelisahan tersangka yang kasusnya tidak kunjung disidangkan. Lili mengatakan, pernah dia menangani tersangka yang nasib usahanya terdampak hingga tidak bisa membayar pegawai karena rekening diblokir.
"Saya pikir ini untuk memberikan kepastian hukum kepada status demikian," ucap Lili.
Namun, Lili menolak wacana pembentukan dewan pengawas. Kata dewan pengawas terlalu berhubungan hal teknis. Padahal kata dia, KPK adalah lembaga yang unik.
"Kalau dewan pengawas, saya tidak setuju kalau berhubungan dengan teknis. karena teknis banget kalau saya lihat dari media bagaimana mungkin soal perizinan itu. Karena ini lembaga unik, KPK kan lembaga unik yang beda dengan lain," jelasnya.
"Tapi saya pikir sebagai lembaga yang memberikan pemicu lembaga lain supaya jadi profesional soal bermitra soal koordinasi memberikan semacam pendampingan dan penguatan. Itu lebih diutamakan juga," kata Lili.
Baca juga:
Agus Rahardjo: Biar Anggota DPR Periode 2019-2024 yang Bahas Revisi UU KPK
Massa Pro dan Kontra Revisi UU KPK Demo di Depan DPR
VIDEO: Jokowi Setuju Revisi UU KPK, Segera Kirim Supres ke DPR
Soal Revisi UU KPK, Jokowi Tak Ingin Independensi KPK Terganggu
Di DPR, Capim Nawawi Setuju Revisi UU KPK dan Kritik Wadah Pegawai
Baru Terima Hari Ini, Jokowi Segera Pelajari DIM Revisi UU KPK