Cegah Kekerasan Seksual, Ini yang Dilakukan 2 Kampus di Palembang
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Aturan itu disambut baik sejumlah kampus di Palembang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Aturan itu disambut baik sejumlah kampus di Palembang.
Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang, misalnya. Pihak kampus mulai melakukan sosialisasi kepada civitas akademika terkait aturan yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungannya.
-
Apa bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa filsafat UGM? Dalam video itu, si pria mengaku ada delapan orang korbannya. Pria itu juga meminta maaf atas kekerasan seksual baik secara fisik maupun verbal yang telah dilakukannya.
-
Bagaimana pelaku melakukan pelecehan seksual? Korban penyandang disabilitas tidak bisa berteriak atau menolak. Dia merasa takut dan ketergantungan," katanya.
-
Siapa yang diduga melakukan pelecehan seksual? Video itu berisikan pengakuan dan permintaan maaf seorang pria atas pelecehan seksual yang dilakukannya.
-
Bagaimana cara Fakultas Filsafat UGM menangani kasus pelecehan seksual? Pada prinsipnya Fakultas Filsafat UGM konsisten untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Laporan tentang adanya korban dan lain sebagainya belum ada," urai Iva.
-
Bagaimana cara pantun ini menghibur mahasiswa? Pantun mahasiswa lucu ini bisa jadi pelepas stres di tengah sibuknya kuliah.
-
Bagaimana siswa membacok guru? Peristiwa itu terjadi pada Senin (25/9) pukul 09.30 WIB. Saat itu sang guru sedang mengawasi PTS (Penilaian tengah semester). Akibat insiden itu, guru mengalami luka serius dan mendapat perawatan di RS Wongsonegoro, Semarang.
Pejabat Humas Polsri Palembang, Edi Aswan mengungkapkan, sosialisasi juga bersamaan dengan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) seperti yang diamankan Permendikbud. Satgas dinilai penting untuk menekan kekerasan seksual.
"Sosialisasi sudah kami lakukan baik online maupun offline," ungkap Edi, Kamis (2/12).
Dalam Permendikbud disebutkan ancaman sanksi administrasi, penghentian pemberian bantuan dana, dan menurunkan akreditasi kampus yang tidak menjalankannya. Edi menyebut langkah Mendikbud patut diapresiasi sebagai upaya pencegahan.
"Kami dukung Permendikbud yang diterbitkan menteri," kata dia.
Menurut dia, semua hal sudah diatur dalam Permendikbud sehingga Polsri Palembang tidak membuat aturan turunan. Aturan jelas berlaku bagi seluruh civitas akademika dan dapat diproses secara hukum pidana bagi pelanggar.
"Hukuman dan sanksi kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang," ujarnya.
Hal sama dilakukan Universitas Taman Siswa (Tamsis) Palembang. Menurut Rektor Universitas Tamsis Azwar Agus, perlindungan bagi setiap individu di lingkungan kampus terhadap kekerasan seksual menjadi yang utama. Permendikbud setidaknya memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa, dosen, maupun pegawai kampus.
"Perlindungan sangat penting, kekerasan seksual di kampus tidak boleh terjadi," tegasnya.
Dia mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengkajian yang kemudian dikeluarkan aturan turunan. "Sudah ada pembahasan, lagi kami kaji," pungkasnya.
Baca juga:
Polisi Temukan Lokasi Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri Palembang Berubah
Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri Diperiksa Polisi
Kesaksian Tukang Ojek Bertemu Mahasiswi Unsri Usai Dilecehkan Dosen
WTA Hentikan Turnamen Tenis di China karena Kasus Pelecehan yang Dialami Peng Shuai
BEM Unsri Minta Pelaku Pelecehan Seksual di Kampus Dipecat
Mahasiswi Unsri Palembang Korban Pelecehan Seksual Jadi 3 Orang