Cegah Revisi UU KPK, Jokowi Diminta Tidak Kirim Surpres ke DPR
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR terkait pembahasan rancangan undang-undang KPK.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR terkait pembahasan rancangan undang-undang KPK. Desakan ini merupakan buntut atas sikap DPR yang mengesahkan RUU KPK sebagai usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah.
Fajri menuturkan sikap DPR itu telah melanggar hukum karena RUU KPK tidak termasuk dalam rancangan undang-undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah. hal itu berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
"Ketentuan tersebut sudah diatur lebih teknis dalam Tata Tertib DPR," kata Fajri, dalam keterangan persnya, Kamis (5/9).
Selain pasal tersebut ada pula Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.
"Dari ketentuan itu dapat dilihat bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Baleg DPR adalah untuk diusulkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan, tidak langsung menjadi usul inisiatif," tandasnya.
Berdasarkan beberapa pasal tersebut. PSHK menyesalkan DPR yang menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk juga ketentuan internal kelembagaannya sendiri, yaitu Tata Tertib DPR.
Fajri kembali mengingatkan agar Jokowi untuk tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR, sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan. Menurutnya Jokowi harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya.
Baca juga:
Dewan Pengawas KPK Berjumlah 5 Orang, Diseleksi dan Diangkat oleh Presiden
DPR Targetkan Revisi UU KPK Rampung Akhir September
Laode M Syarif Sebut DPR Tak Mengajak KPK Bahas Revisi UU
Pengamat Hukum Pertanyakan Urgensi Revisi UU KPK Digulirkan
Arsul Sani Sebut Revisi UU KPK Melanjutkan Agenda Tertunda pada 2017
Mirip Rekomendasi Pansus Angket, Ini Poin Revisi UU KPK yang Disetujui DPR