Cegah suap promosi jabatan, sistem seleksi harus dilakukan terbuka
Cegah suap promosi jabatan, sistem seleksi harus dilakukan terbuka. Tasdik juga mengimbau para kepala daerah agar menjadi pemimpin yang amanah. Termasuk calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018. Menjadi pemimpin amanah dapat meniadakan politik balas budi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menangkap kepala daerah yang terlibat suap menyuap dalam proses promosi jabatan. Modusnya, pejabat di lingkup pemerintahan akan membayar sejumlah uang ke kepala daerah agar bisa naik jabatan.
Persoalan ini menjadi atensi KPK dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Hal itulah yang dibahas KASN saat diundang KPK bersama APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Jumat (2/3).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Anggota KASN, Tasdik Kinanto mengatakan promosi jabatan harus melalui mekanisme seleksi terbuka dan kompetitif. "Enggak dilelang. Kalau dilelang nanti dikira ada harganya," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam rangka mencegah terulangnya kasus suap menyuap dalam promosi jabatan ini, Tasdi mengatakan sistem pemerintahan yang baik harus terbangun lebih dulu. Proses seleksi dalam pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka.
"Kami dari Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan pengawasan. Sistemnya kita bangun, pengawasannya ditingkatkan, dan juga pembinaan lebih lanjut. Kalau ditemukan memang ada praktik seperti itu ya kita harus konsisten, tegas mengambil keputusan," terangnya.
Pertemuan dengan KPK, APEKSI dan APKASI dalam rangka pencegahan praktik jual beli jabatan. "Ini yang sedang kita lakukan. Perbaikan sistemnya, kemudian juga pengawasannya. Dan hari ini kami bertiga menyatukan persepsi, menyatukan pendapat, langkah, pemikiran ke depan, bagaimana sistem-sistem yang harus diperbaiki. Dari sistem regulasinya juga harus kita perbaharui supaya lebih fair," papar Tasdik.
Salah satu kendala selama ini ialah belum terbangunnya sistem merit dengan sungguh-sungguh dan mendasar. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. "Inilah faktor mendasarnya. Sehingga kami harus bekerja keras untuk membangun sistem ini," ujarnya.
Tasdik juga mengimbau para kepala daerah agar menjadi pemimpin yang amanah. Termasuk calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018. Menjadi pemimpin amanah dapat meniadakan politik balas budi.
"Secara garis besar saya katakan, jadilah pemimpin yg amanah. Itu saja," tutupnya.
Baca juga:
KPK akan jerat dengan UU TPPU jika ada koruptor dari dinasti politik
Mabes Polri sebut Brigjen Aris Budiman bisa saja daftar Deputi Penindakan KPK
BNN banyak godaan, alasan Polri usulkan Heru Winarko gantikan Budi Waseso
Polri dan Kejaksaan usulkan nama calon Deputi Penindakan & Penyidikan KPK
Wali Kota Tangsel Airin datangi KPK, ini yang dibahas
Heru Winarko jadi KaBNN, KPK gelar seleksi terbuka calon Deputi Penindakan