Daeng Aziz tak sudi Ahok ratakan Kalijodo dengan tanah

Daeng Aziz sudah 30 tahun tinggal di Kalijodo. Setiap tahun dia juga membayar pajak Rp 16 juta.

Tokoh paling disegani di Kalijodo, Abdul Aziz mendatangi Komnas HAM dan DPRD DKI. Bersama warga, Aziz lantang menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI meratakan kawasan Kalijodo dengan tanah.

Daeng Aziz sapaannya mengaku sudah terbiasa mendengar rencana penggusuran. Dia menjelaskan warga sudah senyawa dengan kawasan prostitusi Kalijodo sehingga tak sudi jika harus direlokasi.

"Mereka di sana hidup dengan suasana Kalijodo. Bagaimana bisa dipindahkan kalau mereka hidup dari sana? Lalu mereka harus tinggal di mana?" tutur Aziz yang sudah 30 tahun tinggal di sana.

Dia juga menceritakan kerukunan warga di Kalijodo. Dengan gotong royong, warga membangun rumah ibadah tanpa campur tangan pemerintah. "Di sana ada tempat ibadah termasuk masjid dan gereja, itu secara swadaya masyarakat bukan dari pemerintah," ucapnya.

Aziz mengatakan, warga Kalijodo juga keberatan disebut sebagai warga liar karena tinggal di atas tanah negara. Pria asal Sulawesi ini membawa bukti bahwa dirinya dan warga Kalijodo bukan warga ilegal.

Dia menunjukkan Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan Rumah di Atas Tanah Negara yang kemudian disebutnya sebagai salah satu bukti dia membayar pajak. Selain itu Daeng Azis juga membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam kuitansi pembayaran tertanggal 20 April 2015, dia membayar Rp 16.666.526.

"Status tanah memiliki bukti ditandatangani oleh pak lurah, saya bayar pajak satu objek Rp 16 juta setahun. Ini diakui oleh pemerintah bukan?" ujarnya.

Aziz justru balik menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menggusur beberapa bangunan yang dibangun di atas jalur hijau dan hingga sekarang tidak dibongkar Pemprov DKI.

"Ada perbedaan perlakuan hukum. Di sana kok Season City dan Taman Anggrek (mal dan apartemen) statusnya sama dengan Kalijodo yaitu jalur hijau, Pulau Intan sama statusnya dengan Kalijodo. Kok tidak dibongkar?" kata Daeng Azis di gedung DPRD, Senin (15/2).

Dia menegaskan, Pemprov DKI tidak bisa tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang melanggar aturan karena berdiri di atas lahan yang peruntukannya ruang terbuka hijau. "Jika hanya kalijodo yang dibongkar, masyarakat pasti bertanya di mana ada keadilan?"

Pria kelahiran 10 Agustus 1967 ini menjelaskan, warga lebih dulu tinggal di Kalijodo dibanding keputusan Pemrov DKI menetapkan kawasan tersebut sebagai jalur hijau. Menurutnya, bahkan ada warga yang tinggal di Kalijodo secara turun temurun.

"Dari informasi pengakuan orang yang tinggal turun temurun, 70 tahun tinggal di sana. Saya 20 tahun tinggal di sana," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, alasan utama penertiban di lokalisasi Kalijodo bukan masalah prostitusi. Melainkan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan.

"Kalijodo bukan soal prostitusi tetapi dia di jalur hijau. Kalau bukan di jalur hijau enggak ada urusan. Kalau boleh dilegalkan, dilegalkan tetapi masalahnya kan enggak bisa," tutur Ahok.

Nantinya lokasi itu akan dijadikan taman karena kawasan tersebut berdekatan dengan zona hijau. "Pokoknya semua ditutup. Kalijodo itu jalur hijau, harus kita bongkar gitu saja," ucapnya.

Setelah dibongkar, Pemprov DKI akan menyulap kawasan lokalisasi itu menjadi taman lengkap dengan akses jalan yang bagus bagi warga. "Bikin taman dan bikin jalan kan bagus itu bikin taman pisang," tandas mantan politisi Gerindra ini.

Baca juga:
Sosialisasi, Pemkot Jakbar sebar surat edaran pengosongan Kalijodo
Warga Kalijodo: Cari duit jadi susah, enggak mau pilih Ahok lagi!
Bergaya koboi, Daeng Aziz akui praktik prostitusi Kalijodo
HIV/AIDS, PSK Kalijodo dilarang keluar muncikari buat berobat
Prostitusi kelas teri digusur Ahok, kelas kakap tak dipermasalahkan