Dalam 10 tahun, 9 menteri dibui, 19 gubernur & 200 bupati masuk KPK
Wapres Jusuf Kalla berharap kepala daerah tak menambah panjang daftar pejabat negara yang terjerat korupsi dan suap.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Negara, Jumat (8/3) pagi. Salah satu pesan yang disampaikan Jokowi-JK agar kepala daerah berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bukan tanpa alasan Jokowi-JK memberikan imbauan itu. Sebab fakta membuktikan ada sederet nama pejabat negara mulai dari menteri hingga kepala daerah yang harus mencicipi hidup di balik jeruji besi karena dan tak menjalankan good governance dan clean government. Seperti terlibat korupsi dan menerima suap.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Sebut saja Mantan Menteri ESDM Jero Wacik, mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng, Mantan menteri Agama Suryadharma Ali. Di jajaran gubernur ada nama Gubernur non aktif Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Riau Annas Maamun. Ada pula nama Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang, mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, mantan Bupati Karawang Ade Swara dan masih banyak lagi.
Wapres Jusuf Kalla berharap kepala daerah tak menambah panjang daftar pejabat negara yang terjerat korupsi. "Selama 10 tahun, 9 menteri masuk penjara, 19 gubernur, 200 bupati, 25 anggota DPR masuk KPK. Jangan masuk dalam angka seperti itu," Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara.
Imbauan ini tidak hanya disampaikan kepada kepala daerah yang baru terpilih, tapi juga kepala daerah yang kembali menjabat untuk kedua kalinya. Wapres JK mengingatkan kembali tujuan pemerintah memakmurkan rakyat.
"Kita semua memahami negara mempunyai tujuan satu dan berkumpul untuk mencapai tujuan itu. Masyarakat adil dan makmur. Dengan berbagai cara dan langkah. Itu perekat kita semua," pesan JK.
Baca juga:
JK sindir gaya hidup kepala daerah, furniture Italia & mobil mewah
Kejagung usut kasus kredit Rp 1,3 triliun oleh BUMN
Dalam sidang, Bupati Pahri baru mengaku suap anggota DPRD Muba
Polda telusuri potensi korupsi dari pencurian kabel di gorong-gorong
Gaya para demonstran Peru unjuk rasa anti korupsi