Dana aspirasi bumerang bagi kinerja DPR

Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah belum bekerja maksimal dalam melaksanakan pembangunan.

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa dikenal dana aspirasi menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Kawal Anggaran yang melihat dana aspirasi sebagai kritik kepada Pemerintah dan DPR.

Juru Bicara Koalisi Kawal Anggaran, Roy Salam menjelaskan, apabila dana aspirasi ini diperuntukkan bagi pembangunan di daerah-daerah pemilihan para anggota dewan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum bekerja maksimal dalam melaksanakan pembangunan.

"Saya setuju, bahwa eksekutif hari ini belum bekerja maksimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Bahwa perencanaan-perencanaan yang dilakukan secara teknokratis oleh pemerintah itu belum menjawab aspirasi masyarakat yang dimunculkan dalam berbagai metode-metode perencanaan pembangunan," tutur Roy di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).

Roy juga mengatakan, dana aspirasi ini sebetulnya merupakan bumerang bagi DPR. Pasalnya, apabila DPR berdalih meloloskan dana aspirasi ini dengan alasan pembangunan di daerah masih belum maksimal, maka fungsi pengawasan DPR menjadi dipertanyakan.

"Kalau alasan pembangunan di daerah itu masih banyak yang bolong-bolong, itulah fungsi dari pengawasan DPR, di mana hasil-hasil pengawasan itu dijadikan satu informasi penting dalam rangka membahas RAPBN, sehingga kemudian APBN itu betul-betul untuk tujuan pembangunan," ucap Roy.

Atas dasar ini, Roy mengatakan, Koalisi Kawal Anggaran meminta DPR untuk menghentikan pembahasan mengenai dana aspirasi. Selain itu, Roy juga mengatakan, Koalisi Kawal Anggaran meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui adanya anggaran ini.

"Intinya bagi kami, pertama kami meminta DPR untuk menghentikan pembahasan ini, dan fokus bagaimana kemudian membahas APBN yang ada. Kedua kita juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak ikut menyetujui ini dalam rangkaian APBN, sebab tentu implikasinya terlalu banyak," ucapnya.

Masyarakat, lanjut Roy, ingin melihat DPR bekerja lebih dari yang sudah dilakukan saat ini. "Intinya kami melihat DPR ini memang kita ingin dia bekerja lebih, lebih dari apa yang sudah dilakukan kemarin dan hari ini," tutup Roy.