Data Penduduk di KPU Diduga Bocor, Kemendagri Pastikan Datanya Aman
Masyarakat diminta tidak khawatir. Data di Kemendagri dipastikan aman. Sejauh ini tidak ada gangguan terhadap server KTP elektronik. Karena memang tidak dibuka untuk umum.
Jutaan data penduduk Indonesia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor. Hal itu diungkap akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dugaan itu perlu dicek langsung ke KPU. Namun, untuk data dari lembaganya, sama sekali tidak ada kebocoran.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Dimana Kantor KPU Jayapura berada? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Kapan massa menggeruduk kantor KPU Jayapura? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
"Dari dukcapil tidak ada kebocoran data," kata Zudan saat dikonfirmasi, Jumat (22/5).
Dia juga menuturkan, sejauh ini tidak ada gangguan terhadap server KTP elektronik. Karena memang tidak dibuka untuk umum.
"Memang tidak ada gangguan di server KTP elektronik kita. Jaringan tertutup dan tidak dibuka untuk umum," jelas Zudan.
Masyarakat diminta tidak khawatir. Data di Kemendagri dipastikan aman.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Dukcapil Kemendagri tidak ada kebocoran data. Dari log dan traficnya tidak ada indikasi yang mencurigakan. InsyaAllah aman," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz menuturkan, pihaknya sudah bekerja dari tadi malam untuk menelusuri kabar tersebut.
"KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tsb lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal (server data) dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ungkap Viryan.
Dia lantas memberi penjelasan soal dugaan kebocoran data penduduk.
"Data tersebut adalah soft file DPT Pemilu 2014. Soft file data KPU tersebut (format.pdf) dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka. Picture (gambar) ini berdasarkan meta datanya tanggal 15 November 2013," ucap Viryan.
Dia menegaskan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 38 Ayat 5, yang berbunyi; KPU Kabupaten/ Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/ kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Data Kependudukan Diduga Bocor, Ini Kata KPU
Evi Novida Ginting Dinilai Masih Bisa Kembali Jadi Komisioner KPU
Ketua Komisi II Sebut KPU Merasa Terganggu dengan Putusan DKPP
DPR: Kasus Pemberhentian Komisioner Evi Ginting Jadi Masukan dalam Revisi UU Pemilu
DPR akan Rapat Bersama Kemendagri dan KPU Bahas Kelanjutan Tahapan Pilkada
KPU Didesak Tidak Ragu Tetapkan Penundaan Pilkada Serentak 2020