Demo BBM naik depan Istana memanas, massa tiduran tutup jalan
Kondisi lalu lintas di kawasan Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat terhenti.
Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Istana Negara semakin memanas. Ini lantaran terdapat beberapa massa bergabung dalam aksi tersebut.
Pantauan merdeka.com, Selasa (18/11), massa sebelumnya terdiri dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Jumlah massa ini mencapai ratusan, sudah menggelar aksi sejak pukul 14.00 WIB.
Tepat pukul 14.45 WIB, puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bergabung di depan Istana Negara. Mereka datang dari ruas Jalan Medan Merdeka Barat.
Kondisi lalu lintas di kawasan Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat terhenti. Ini lantaran massa dari KAMMI menggelar aksi tidur di jalan dan menutup jalan tersebut.
Baca juga:
Perbaikan pengelolaan pangan, penebus dosa kenaikan harga BBM
Harga BBM naik, Jonan minta impor suku cadang bebas bea masuk
Tolak kenaikan BBM, Demokrat bakal interpelasi Jokowi
Demo di Istana, HTI sebut BBM naik kebijakan Jokowi yang zalim
PKS lantang suarakan interpelasi Jokowi karena naikkan BBM
Politikus Demokrat: Jokowi harus jelaskan ke rakyat soal BBM
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.