Denny Indrayana Bakal Diperiksa soal Dugaan Kebocoran Putusan MK
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai mendalami dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, pihaknya akan memeriksa Wamenkumham Denny Indrayana terkait kasus dugaan ujaran kebencian (SARA), Berita Bohong (hoaks), Penghinaan Terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara. Diketahui, pelapor atas nama AWW melaporkan dugaan kasus tersebut pada 31 Mei 2023.
"(Akan diperiksa Pak Denny) Ya pada saatnya akan diperiksa," kata Agus kepada wartawan, Jumat (2/6).
-
Kapan Denny Caknan lahir? Denny Setiawan, yang lebih dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, adalah seorang penyanyi dangdut terkemuka asal Ngawi. Ia lahir pada 10 Desember 1993.
-
Bagaimana Dek Cunda terlihat mirip dengan Denny Caknan? Dengan wajahnya yang mulai diperlihatkan sedikit demi sedikit, netizen mengatakan bahwa Dek Cunda adalah versi mini dari Denny Caknan.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Kenapa Denny Chandra menjual aset-asetnya? "Itu mobil aku empat semua dijual-jualin tuh. Dari mulai SLK 2 pintu, ada Alphard, Caravelle, ada Teana. Itu satu-satu dijualin hanya untuk menyambung hidup," lanjut kang Denny.
-
Siapa Dewi Rengganis? Legenda Dewi Rengganis penjaga Gunung Argopuro Diceritakan bahwa Dewi Rengganis, putri dari Kerajaan Majapahit, diasingkan ke puncak gunung bersama enam dayangnya.
-
Siapa Delsy Syamsumar? Delsy Syamsumar, Pelukis Neoklasik Asal Sumbar yang Karyanya Sudah Diakui Dunia Salah satu pelukis terkemuka di Indonesia ini telah melahirkan karya-karya hebat yang sudah diakui oleh Lembaga Seni dan Sejarah Perancis melalui literatur.
Terkait dengan laporan tersebut, saat ini pihaknya tengah menelitinya. Apakah adanya unsur keonaran apa tidak terkait dengan kasus yang diduga melibatkan Denny.
Apalagi, laporan itu akan didalami oleh anggotanya memang sudah sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sedang diteliti kan, arahan Pak Kapolri sudah jelas sudah disampaikan kita akan dalami laporan tersebut. Apakah menimbulkan keonaran atau tidak," ujarnya.
"Kalau berita-berita itu belum tentu menimbulkan kegaduhan kan sebaiknya nanti kita akan lihat dari keterangan ahlinya kita akan proporsional," pungkas Agus.
Polri Usut Laporan Terkait Denny Indrayana
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai mendalami dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024.
Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana dalam unggahan di media sosialnya menyebut kemungkinan putusan terkait sistem Pemilu 2024 yang sedang diuji di MK adalah proporsional tertutup.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya telah menerima laporan 31 Mei atas unggahan yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoaks), Penghinaan terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara.
"Kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), Berita Bohong (Hoax), Penghinaan Terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara," terang Irjen Sandi Nugroho ketika dikonfirmasi, Jumat (2/5).
Dia menjelaskan, saat ini Polri telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Bundle Tangkapan Layar Akun Instagram @dennyindrayana99 dan 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih Merk Sony 16 Gb.
Barang bukti tersebut akan diselidiki lebih lanjut. Jika dalam penyidikan ditemukan kejanggalan, maka pemilik akun dapat dijatuhi sejumlah tindak pidana, yakni Ujaran Kebencian (SARA), Berita Bohong (hoaks), Penghinaan Terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara.
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP," sambungnya
Sebelumnya, Denny Indrayana berkomentar dalam akun sosial media pribadinya terkait putusan nanti hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah dalam gugatan sistem proporsional tertutup.
"Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulis yang disiarkan via media sosial pribadinya, Minggu (28/5).
Dia menyebut, informasi tersebut berasal dari orang yang kredibilitasnya dia percaya. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," lanjutnya.
(mdk/fik)