Desak Ketua MK mundur, 54 profesor tegaskan gerakan moral bukan politik
Mereka menepis anggapan gerakan ini muncul semata-mata hanya untuk mendesak Arief Hidayat mundur. Gerakan aliansi guru besar ini bukanlah spontan apalagi personal. Aliansi ini telah lama terbentuk yang tujuannya menyikapi persoalan bangsa. Salah satunya terkait kasus korupsi.
Sebanyak 54 profesor dari berbagai universitas negeri meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya. Dorongan ini merupakan bentuk tuntutan moral yang murni dan tak ada kepentingan tertentu.
"Sama sekali kami tidak berpolitik, ini adalah sebatas gerakan moral. Enggak ada yang kami inginkan kecuali negeri ini menjadi lebih baik," Profesor dari Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).
-
Apa keputusan yang diambil oleh MKMK terkait jabatan Hakim Arief Hidayat di PA GMNI? "Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3). "Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," sambung Palguna.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Kenapa Jokowi menunjuk Arief sebagai Plt. Mentan? Jokowi mengatakan penunjukan Arief dilakukan agar Kementan lebih koordinatif dan mudah dalam bekerja terutama dalam mengurusi persoalan pangan seperti koordinasi dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, maupun Kementerian Perdagangan."Jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan," kata Jokowi.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Mengapa Hakim Arief Hidayat diizinkan menjabat sebagai ketua umum PA GMNI? Palguna mengatakan, berkaitan dengan jabatan Hakim Arief di GMNI, yang bersangkutan telah meminta izin terlebih dulu ke Dewan Etik bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai ketua umum PA GMNI. "Dan oleh Dewan Etik telah dijawab melalui surat nomor 09/DEHK/U.02/V/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Etik memperkenankan hakim terlapor untuk dicalonkan sebagai ketua umum PA GMNI," ujar Palguna.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Sulis menepis anggapan gerakan ini muncul semata-mata hanya untuk mendesak Arief Hidayat mundur. Gerakan aliansi guru besar ini bukanlah spontan apalagi personal. Aliansi ini telah lama terbentuk yang tujuannya menyikapi persoalan bangsa. Salah satunya terkait kasus korupsi.
"Aliansi guru besar yang mendukung upaya pemberantasan korupsi itu sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Kami pergi ke KPK, turun ke jalan, pergi ke Kapolri ketika ada persoalan di mana upaya upaya pemberantasan korupsi itu dilemahkan. Nah hari ini kami harus hadir lagi untuk menyatakan sikap kami yang terkait kasus selama ini sudah kita ketahui bersama," ujar Sulis.
"Ini adalah sebuah kelanjutan, pokoknya setiap ada apa-apa ada di negeri ini kami selalu muncul. Gitu saja," tambahnya.
Dia selalu mengatakan bahwa hakim merupakan penjaga pintu keadilan. Oleh karena itu perbuatannya tak boleh menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Mengapa saya ikut? Karena di dunia ada dua kerajaan besar. Pertama, kerajaan kebenaran, yang pintunya oleh ilmuwan. Yang kedua kerajaan keadilan, yang pintunya dijaga oleh para hakim. Maka hakim dan ilmuwan itu tidak boleh berbuat tidak jujur. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap kelakuan itu kepada Tuhan dan publik di Tanah Airnya," papar Sulis.
Baca juga:
54 Profesor bikin maklumat minta Arief Hidayat mundur dari MK
Ketua MK didesak mundur, Mahfud MD nilai tergantung kesadaran moral
Makin kencang mendesak Arief Hidayat mundur dari MK
'Semakin kuat dugaan lobi politik Arief Hidayat'
ICW sebut putusan MK soal angket KPK kuatkan dugaan lobi politik Arief ke DPR