Dewan Pers: Permasalahan TKN dan Tirto.id Selesai
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengeluarkan surat bernomor 01/Pernyataan-DP/III/2019 tentang Pengaduan Hendra Setiawan atas nama terhadap media siber Tirto.id tertanggal 28 Maret 2019. Isinya menyatakan bahwa permasalahan Tirto dan TKN sudah selesai melalui mediasi Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengeluarkan surat bernomor 01/Pernyataan-DP/III/2019 tentang Pengaduan Hendra Setiawan atas nama terhadap media siber Tirto.id tertanggal 28 Maret 2019. Isinya menyatakan bahwa permasalahan Tirto dan TKN sudah selesai melalui mediasi Dewan Pers.
"Dewan Pers selesai memproses pengaduan Hendra Setiawan, Tim Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin terhadap Tirto.id terkait meme Ma'ruf Amin dalam debat Cawapres Pilpres 2019 pada 17 Maret 2019," tulis Yosep dalam keterangannya, Sabtu (30/3).
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Siapa yang dipolisikan terkait dugaan penyebaran hoaks? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Apa yang diklaim oleh berita hoaks tentang huruf Y? "Huruf 'Y' akan dihapus dari Alfabet", judul artikel tersebut.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
Surat resmi diterima Tirto pada 30 Maret 2019 jelang dilaksanakan debat keempat antara Capres Joko Widodo dan Prabowo. Stanley sapaan Yosep menjelaskan, dalam surat tersebut menyampaikan penilaian atas aduan yang ada.
Pertama, akun resmi media sosial teradu (Tirto.id), merupakan bagian integral dari newsroom, karena konten yang dihasilkan dan diunggah di akun tersebut dibuat dan dikelola dengan mengacu pada proses kerja jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Penilaian kedua dalam surat ini, menyebut meme yang dipersoalkan pengadu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ, karena tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi.
Dalam penilaian ketiga oleh Dewan Pers, Tirto.id dengan segera mencabut meme yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan sesuai Pasal 10 KEJ.
"Pengadu dan teradu dengan difasilitasi Dewan Pers telah mengadakan konferensi pers tanggal 22 Maret 2019 di Ruang Sabam Leo Batubara, Dewan Pers. Sesuai permintaan pengadu, dalam konferensi pers, teradu telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada TKN Jokowi-Ma'ruf dan pihak-pihak yang dirugikan serta masyarakat. Dengan demikian pengaduan ini dinyatakan selesai," kata Stanley.
Pengaduan TKN kepada Dewan Pers pada 19 Maret 2019. Dewan Pers lalu memediasi TKN dengan Tirto.id pada 22 Maret 2019.
Dalam forum itu, Dewan Pers mengklarifikasi kepada pengadu dan teradu. Kemudian, dilanjutkan konferensi pers dan permintaan maaf terbuka. Sepekan setelahnya, Dewan Pers menyatakan aduan telah selesai.
Dalam artikel permintaan maaf Tirto.id, meme yang diaduan yakni penggalan kalimat 'zina (bisa) dilegalisir' diucapkan Ma’ruf Amin sebagai salah satu contoh hoaks yang diarahkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf (selain azan dilarang dan Kementerian Agama dibubarkan).
Penggalan kalimat itu sebenarnya didahului oleh pernyataan (1) pentingnya memerangi hoaks karena membahayakan tatanan bangsa dan dilanjutkan dengan pernyataan (2) bahwa Ma'ruf Amin bersumpah akan melawan semua usaha untuk merealisasikan hoaks-hoaks itu.
Namun karena pernyataan sebelum dan setelahnya dipotong, dan yang dikutip hanya soal zina bisa dilegalisir, maka konteks klarifikasi yang sedang dilakukan Ma'ruf menjadi raib. Akibatnya parafrase ucapan ibu-ibu di Cikarang yang pernah ramai seolah jadi pernyataan Ma'ruf Amin. Penggalan ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Karena pengadu dan teradu sudah sepakat, juga karena mekanisme hak jawab dan minta maaf sudah dilaksanakan, pengadu menerima dengan jiwa besar dan tidak lagi melanjutkan melalui mekanisme pengadilan dengan undang-undang di luar UU 40/1999 tentang Pers. Dan, masalah sudah dinyatakan selesai dengan cara damai.
Pemimpin Redaksi Tirto A Sapto Anggoro, merasa lega dengan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan disepakati kedua belah pihak, pengadu dan teradu. Sapto mengapresiasi kebesaran jiwa TKN dan pihak-pihak yang merasa dirugikan, berjanji tak terjadi di masa datang, dan sepakat dengan banyak pihak bahwa agar Pilpres menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya menjadi yang terbaik juga buat bangsa Indonesia.
Baca juga:
TKN dan Tirto.id Sepakat Selesaikan Polemik Meme Ma'ruf Amin di Dewan Pers
Caleg Gerindra Andre Rosiade Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
Klarifikasi Indopos soal Berita
TKN Jokowi Laporkan Media yang Muat 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' ke Dewan Pers
Dewan Pers Minta Media Berperan Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian
Dewan Pers: Tabloid Indonesia Barokah Tak Penuhi Syarat Perusahaan Pers