Di Hadapan Jokowi, Bupati Jayapura Minta Kepastian Hukum Ruang Kelola Lahan Hak Adat
Dia mengklaim konflik Papua saat ini yaitu masalah lahan. Sebab itu, perlu ada kepastian.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menuturkan implementasi pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua belum maksimal. Dia mengklaim hal itu juga dirasakan masyarakat Papua.
"Jadi masyarakat Papua memang banyak melihat bahwa ini belum maksimal karena itu evaluasi sudah dilakukan kemarin sehingga berharap 20 tahun ke depan dalam revisi yang sudah dilakukan ini dan ini benar-benar harus dipikirkan implementasinya," kata Mathius usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
Dia berharap pemerintah pusat dan daerah memperhatikan implementasi aturan itu kepada masyarakat. Terutama adalah mengenai lahan, kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan-pemetaan wilayah adat.
"Supaya harus ada kepastian hukum terhadap pemilik hak rakyat," katanya.
Dia mengklaim konflik Papua saat ini yaitu masalah lahan. Sebab itu, perlu ada kepastian.
"Bisa menyelesaikan mengurangi persoalan-persoalan di Papua dan kepastiannya hanya melalui undang-undang otsus daerah otonomi baru itu mendekatkan pelayanan publik lebih dekat lagi kepada masyarakat karena Secara geografis memang ini menjadi hambatan utama," ungkapnya.
Baca juga:
Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua di Istana Bogor, Bahas Penerapan Otonomi Khusus
Lifter Papua Natasya Beteyob Sumbangkan Perunggu SEA Games untuk Indonesia
Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat Paniai Dinyatakan Lengkap
Kronologi Pesawat Ditembak KKB saat Hendak Mendarat di Bandara Aminggaru Ilaga Papua
Tak Masuk Bertahun-tahun, ASN di Pemkot Jayapura Tetap Digaji
Sempat Ditahan Polisi, Jubir Petisi Rakyat Papua dan Pendemo Tolak Otsus Dibebaskan