Dibekuk polisi, peretas situs KPU Jabar bocah usia 16 tahun
Dari Zimia, polisi menyita barang bukti seperti satu unit handphone, satu buah simcard, satu unit micro SD dengan kapasitas 8 giga byte dan satu unit flashdisk dengan kapasitas 8 giga byte.
Anggota Unit IV Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan Zimia (16) alias DW alias My Name Is OX. Zimia telah menjebol atau mengakses website Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) milik KPU provinsi Jawa Barat.
Kasubdit 1 Dirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan, Zimia meretas dengan mengubah tampilan (defacing) website milik instansi pemerintah itu. Seperti sarana masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran suap terkait Pemilu di wilayah Jawa Barat.
-
Siapa saja yang menjadi korban serangan hacker? Distributor kimia asal Jerman, Brenntag SE, dilaporkan membayar uang tebusan sebesar USD4,4 juta atau Rp71,9 miliar dalam bentuk Bitcoin kepada kelompok ransomware DarkSide untuk mendapatkan dekripsi file yang dienkripsi oleh para peretas selama serangan ransomware terhadap perusahaan tersebut.
-
Bagaimana cara hacker melakukan serangan? Tahun ini, fokus serangan beralih dari penghancuran atau keuntungan finansial melalui ransomware ke upaya pencurian informasi, pemantauan komunikasi, dan manipulasi informasi.
-
Apa saja jenis serangan yang dilakukan hacker? Serangan-serangan ini meliputi serangan siber yang merusak hingga yang melibatkan pemata-mataan (spionase), pencurian informasi, dan penyebaran misinformasi atau disinformasi.
-
Apa yang dilakukan para hacker terhadap toko penjara? Para peretas memanipulasi daftar harga di toko penjara, menurunkan harga barang menjadi jauh di bawah nilai normalnya.
-
Apa yang menjadi sasaran utama hacker dalam serangan siber terkait pemilu? Laporan dari Pusat Keamanan Siber Kanada ungkapkan bahwa serangan siber yang menargetkan pemilihan umum (pemilu) telah meningkat di seluruh dunia.
-
Siapa yang menjadi korban serangan hacker di PDNS 2? Hingga 26 Juni 2024, serangan ini telah berdampak luas pada layanan PDNS 2, mengganggu ratusan instansi pengguna.
"Kita amankan DW pada Rabu 11 Juli kemaren di Bandung. Jadi website itu penting untuk informasi, dokumentasi mengenai kegiatan KPU provinsi. Serta juga untuk menyediakan sarana adanya kejadian pelanggaran," kata Dani di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).
Dani melanjutkan, dari Zimia, polisi menyita barang bukti seperti satu unit handphone, satu buah simcard, satu unit micro SD dengan kapasitas 8 giga byte dan satu unit flashdisk dengan kapasitas 8 giga byte.
Namun, lantaran pelaku masih di bawah umur, penyidik melakukan upaya diversi dengan menggandeng Kemensos serta penasehat hukum anak. Diversi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana.
Tersangka dikenakan pasal 46 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 32 Ayat 1, pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun atau denda 10 miliar rupiah.
"Penyidikan sesuai perundangan anak. Terkait tuntutan yang diajukan proses diversi akan tetap diusahakan. Meski tuntutan lebih dari tujuh tahun," ujar Danny.
Retas Ratusan Website Pemerintah
Dany menuturkan, dari pemeriksaan latar belakang pelaku awalnya hanya ingin mencoba-coba. Pelaku mengaku belajar dari internet. Dugaan dibiayai atau ada aktor di belakangnya pun didalami. Tapi semua nihil. Pelaku bekerja sendirian.
"Coba-coba aja awalnya. Kita telusuri tidak ada aliran rekening mencurigakan juga. Inisiatif sendiri aja melihat ramai berita Pilkada dia tertantang. Ini anak nongkrong di warnet kesehariannya. Kan kalau bisa ngehack tinggi derajatnya anggapan rekan-rekannya," beber Dany.
Dany mengungkapkan, sekurangnya ada seratusan website yang dikelola swasta maupun pemerintah yang telah diubah tampilannya atau defacing.
"Ratusan udah ini pelaku situs dalam atu luar negeri. Pengalaman juga dia. Semua belajar otodidak aja," Dany memungkasi.
Reporter: Moch Harunsyah
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Bahas IT, KPU duduk bareng Menkominfo dan Cyber Crime Polri
Ketua DPR heran anggaran KPU besar dan luar biasa tapi situs masih diretas
Peretasan situs KPU berdampak pada kesimpangsiuran data
Situs KPU dinilai masih lemah dan bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat
Soal situs KPU, Kapolri sebut hacker bukan serang data perhitungan Pilkada
Situs KPU tak bisa diakses, Kabareskrim tegaskan jika ada pidana akan disidik