Dihadirkan PPP Sebagai Saksi di MK, Pemantau Pemilu Partai Demokrat Kebingungan
Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) heran atas saksi yang dihadirkan pihak PPP sebagai pemohon sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif. Alimin, pemantau pemilu dari Partai Demokrat mengaku tidak tahu persoalan yang membuatnya dihadirkan sebagai saksi.
Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) heran atas saksi yang dihadirkan pihak PPP sebagai pemohon sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif. Alimin, pemantau pemilu dari Partai Demokrat mengaku tidak tahu persoalan yang membuatnya dihadirkan sebagai saksi.
"Tahu tidak (dihadirkan ke MK) masalahnya apa?" tanya kuasa hukum KPU kepada Alimin, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/7).
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Siapa yang menyerahkan sepenuhnya keputusan sengketa Pemilu 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK)? “Oh itu wilayahnya di Mahkamah Konstitusi,” kata Jokowi di Gorontalo, Minggu (21/4).
-
Bagaimana proses pergantian Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg PSI? "Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kapan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir di sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? Pasangan calon presiden dan wapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hadir pada sidang hari ini. Keduanya tiba di MK sekitar pukul 08.20 WIB.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Medang dipindahkan? Ayahnya adalah pemimpin Kerajaan Medang (Mataram Kuno) yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
"Saya kurang tahu," jawab Alimin.
"Harusnya saksi tahu," ujar kuasa hukum KPU.
Hadir meski tidak ada kepentingan partai Demokrat dalam sengketa itu, Alimin mengaku diminta memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi oleh Sigit, saksi dari PPP saat pemilu.
KPU, sebagai pihak termohon kemudian mempertanyakan izin Partai Demokrat kepada Alimin hadir sebagai saksi untuk partai politik lain. Alimin mengaku sudah meminta izin melalui telepon DPC Demokrat Tanjung Agung.
Sama seperti Alimin, Hariansyah hadir sebagai saksi untuk PPP meski berasal dari partai berlambang Mercy biru. Ia pun secara terang-terangan hadir sebagai saksi di MK karena ikut Alimin.
Termohon kemudian mempertanyakan ada tidaknya protes oleh Hariansyah saat proses penghitungan suara tingkat Kecamatan Tanjung Agung.
"Tidak protes karena untungkan Demokrat," tukasnya.
Baca juga:
MK Sebut Bukti Tertulis Lebih Penting dari Saksi dalam Sengketa PHPU Legislatif
Saksi dari PDIP Kena Tegur Hakim: Jangan Dapatkan Informasi dari Kiri Kanan Anda
MK: Putusan yang Tidak Dibacakan Hari Ini Tidak Dilanjut ke Pembuktian
Bukan Soal Editan Foto Cantik, Ini Alasan MK Lanjutkan Gugatan Caleg DPD NTB
Caleg Golkar No 1 DPRD Sulsel Duga Suaranya Dicuri Caleg No 5
KPU Siapkan Saksi Hadapi PHPU Legislatif di Mahkamah Konstitusi