Dilantik jadi Deputi Penindakan, Brigjen Karyoto Belum Lapor LHKPN
Berdasarkan laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses Liputan6.com melalui elhkpn.kpk.go.id, Karyoto terakhir melaporkan hartanya pada 18 Desember 2013. Saat itu Karyoto menjabat Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan KPK.
Karyoto mengisi jabatan yang kosong sejak ditinggal Firli pada Juni 2019. Firli saat itu dikembalikan ke Polri dan maju menjadi Ketua KPK. Saat posisi deputi penindakan kosong, RZ Panca Putra yang menjabat Direktur Penyidikan menjadi pelaksana tugas deputi penindakan.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Menjadi deputi penindakan, Karyoto belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK. Padahal, kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi salah satu kewajiban bagi para pejabat negara, termasuk Karyoto.
Berdasarkan laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses Liputan6.com melalui elhkpn.kpk.go.id, Karyoto terakhir melaporkan hartanya pada 18 Desember 2013. Saat itu Karyoto menjabat Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.
Saat itu, kekayaan Karyoto mencapai Rp5,4 M, terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.
Untuk harta tidak bergerak, Karyoto tercatat memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Garut dan Yogyakarta. Tanah dan bangunan tersebut senilai Rp5.720.000.000.
Sedangkan harta bergeraknya, pada 2013 lalu Karyoto melaporkan harta bergeraknya berupa tiga mobil dengan nilai Rp400 juta. Harta lainnya dari usaha pribadi senilai Rp800 juta. Giro atau setara kas lainnya senilai Rp1.278.000.000.
Karyoto tercatat memiliki piutang Rp100 juta. Namun dia juga melaporkan dirinya memiliki utang sebesar Rp2.845.000.00. Jadi total harta yang dia laporkan pada 2013 lalu senilai Rp5.453.000.000.
Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati sempat menyebut bahwa kepatuhan LHKPN menjadi dasar pemilihan bagi calon deputi penindakan.
"Pada prinsipnya KPK melakukan penelusuran terkait latar belakang dan rekam jejak kandidat yang mengikuti seleksi jabatan struktural di KPK (deputi penindakan) yang saat ini sedang berlangsung, salah satunya terkait kepatuhan LHKPN bagi mereka yang termasuk wajib lapor LHKPN," kata Ipi beberapa waktu yang lalu.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Ketua KPK Minta Deputi Penindakan Baru Optimalkan Pasal TPPU
Jabat Deputi Penindakan KPK, Brigjen Karyoto Naik jadi Bintang Dua
KPK Lantik 4 Jabatan, Wakapolda DIY Brigjen Karyoto Jadi Deputi Penindakan
Besok, KPK Lantik Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan Baru
Firli Pastikan KPK Tetap Bekerja Seperti Biasa Meski Anggaran Dipotong untuk Covid-19
KPK Dalami Kasus Mafia Migas Lewat Pejabat Bank Indonesia