Dipanggil DPR, Risma Siap Jelaskan Soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Covid-19
Risma membantah tuduhan anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf bahwa dirinya bekerja dan mengambil keputusan sepihak, melainkan berkat bantuan para pegawai di Kementerian Sosial.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku siap menjelaskan 21 juta data ganda bantuan sosial yang disampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah mendengar dirinya dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi VIII sebelumnya akan memanggil Risma untuk membahas masalah 21 juta data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut.
"Tugas saya memang harus menjelaskan ke DPR. Siap enggak siap, harus berangkat," ujar Risma saat ditemui di Gedung Aneka Bhakti Jakarta, Senin (10/5).
-
Apa yang dilakukan Risma ketika ada sengketa dalam bansos? "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,"
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Kapan Kesepian Kronis muncul? Peristiwa besar dalam hidup, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau pensiun, dapat menyebabkan kesepian.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
Risma membantah tuduhan anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf bahwa dirinya bekerja dan mengambil keputusan sepihak, melainkan berkat bantuan para pegawai di Kementerian Sosial.
"Memang saya harus menyampaikan itu. Iya, itu tanggung jawab saya," ujar Risma.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Anggota Komisi Sosial DPR Bukhori Yusuf melalui keterangan tertulisnya mengatakan Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan tersebut.
Ketua DPP PKS itu juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Mensos Risma. Sebab, sampai saat ini Bukhori mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud.
Menurut dia, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.
Anggota Baleg tersebut mengatakan Komisi VIII DPR RI memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga:
Data Ganda Penerima Bansos di Kemensos, PPP Nilai Perlu Sumber Tunggal
Risma Ingatkan Pegawai Jaga Integritas dalam Kelola Data
Diah Pitaloka Minta Kemensos Segera Perbaiki Data Ganda Penerima Bansos
DPR akan Panggil Risma Terkait 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos
DPR Bakal Panggil Risma Soal Data Ganda Penerima Bansos
DPR Soal Data Ganda Penerima Bansos: Mensos Risma Jangan Jadi Pahlawan Sendiri