Ditahan KPK, DPRD Kota Malang masih terima THR
Bahkan tahun ini, lanjut Bambang, THR yang diterima sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya.
Anggota DPRD Kota Malang yang tengah menjalani proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Alasannya, proses hukumnya masih belum inkrah atau berkekuatan tetap, sehingga statusnya masih sebagai anggota DPRD yang berhak atas fasilitas.
"Sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan, mereka masih mendapat hak yang sama," kata Bambang Suharijadi, Sekretaris DPRD Kota Malang, Rabu (6/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Bahkan tahun ini, lanjut Bambang, THR yang diterima sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya.
THR yang diterima meliputi uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tentunya besaran yang diterima unsur pimpinan berbeda dengan anggota biasa. Karena di dalamnya juga disertakan tunjangan jabatan.
"Kalau dulu kan besarannya disesuaikan dengan gaji pokok eselon tertinggi di wilayah Pemkot Malang, berbeda dengan peraturan yang baru," jelas Bambang.
Seperti diketahui sebanyak 19 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap APBD Perubahan 2015. Masing-masing adalah Suprapto (PDIP), HM Zainudin (PKB), Sahrawi (PKB), Salamet (Partai Gerindra), Wiwik Hendri Astuti (Partai Demokrat), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lestyowati (Partai Demokrat), Abdul Hakim (PDIP), Bambang Sumarto (Partai Golkar), Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Hery Subianto (Partai Demokrat), Rahayu Sugiarti (Partai Golkar), Sukarno (Partai Golkar), Abd Rachman (PKB) dan Mochammad Arief Wicaksono (PDIP).
KPK juga menahan Yaqud Ananda Gudban (Partai Hanura) yang statusnya bukan lagi anggota DPRD, karena sudah mundur saat mencalonkan diri sebagai Calon Walikota.
"Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 178.093.690," tegas Bambang.
Anggaran THR Kota Malang tahun 2018 sekitar Rp 29 miliar yang diberikan untuk sekitar 7.300 ASN termasuk para anggota DPRD. Sementara untuk THR dan gaji ke-13 anggaran yang dibutuhkan total Rp 59,3 miliar.
Baca juga:
Dua anggota DPRD Kota Malang jalani pemeriksaan lanjutan
KPK limpahkan berkas wali kota Malang nonaktif ke Pengadilan
KPK periksa 4 tersangka suap DPRD Pemkot Malang
KPK kembali periksa anggota DPRD Malang terkait suap APBD
Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim jalani pemeriksaan lanjutan di KPK
KPK kembali periksa anggota DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti