DKR sebut BPJS Depok lempar tanggung jawab soal kasus bayi Aldoria
Mendengar penjelasan BPJS Depok, Ketua DKR Depok Roy Pangharapan geram hingga akhirnya menggebrak meja.
Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Depok dianggap melempar tanggung jawab. Karena seharusnya lembaga itu bisa bertanggung jawab atas pembayaran biaya pengobatan bayi pasangan Aldoria dan Ignasius Sumaryadi yang kini masih dirawat di RSCM Jakarta. Namun, BPJS Depok berkelit pihaknya harus berkoordinasi dengan pusat.
Siang ini sedang berlangsung pertemuan antara BPJS Depok dan pusat, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dan orangtua bayi malang. Namun pihak BPJS seolah melepas tanggung jawab dengan melimpahkan pada pihak rumah sakit.
"Ini kan medicalnya ada di RSCM. Jadi kalau mau kita ke sana sekarang," kata Humas BPJS Pusat Ivan Humaidi, Senin (10/8/2015).
Pihaknya berkelit bahwa bayi tersebut belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan kepastian apakah akan meng-over biaya perawatan yang mencapai Rp 150 juta.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Mengapa BPJS Kesehatan dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi? Kerja sama ini akan membawa manfaat signifikan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
"Dari catatan yang kami punya, pasien ini adalah pasien umum," kelitnya.
Mendengar penjelasan itu, Ketua DKR Depok Roy Pangharapan geram hingga akhirnya menggebrak meja. Dia dan massa DKR yang ikut dalam pertemuan merasa sangat kesal dengan jawaban BPJS yang terkesan lepas tanggung jawab.
"Padahal pasien ini sudah mendaftar. Namun ketika mau bayar belum bisa karena harus menunggu dua minggu. Ini bukan salah rakyat donk," kata Roy.
Bayi kembar itu sekarang masih dirawat di RSCM Jakarta. Namun belum ada kepastian dari BPJS mengenai biaya perawatan. Tagihan perawatan itu sudah mencapai Rp 150juta.
"Kalau pihak RSCM tidak masalah karena mereka merawat bayi dengan baik sampai sekarang. Kendalanya adalah sekarang di BPJS yang seharusnya meng-cover biaya karena bayi itu sudah didaftarkan sebagai peserta," ungkapnya.
Pihaknya juga kecewa dengan sikap BPJS yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan menanggung biaya perawatan. "Mereka tidak bersedia menandatangani. Kita cuma disuruh nunggu, mereka lempar tanggung jawab pada pasien dan rumah sakit," pungkasnya.
Baca juga:
BPJS ditolak, orangtua bayi kembar di Depok ditagih Rp 150 juta
Penjelasan BPJS tolak bayar operasi jantung bayi Khiren Rp 124 juta
Masa aktivasi BPJS Kesehatan dinilai terlalu lama
'Ada pihak yang ingin menggagalkan sistem BPJS'
BPJS dinilai eksploitasi warga negara, lebih sadis dari Jamsostek
DPR bentuk Panja dorong naikkan anggaran BPJS Kesehatan
Politikus PKB sebut BPJS Kesehatan banyak kelemahan