DPR akan Panggil Ketua KPK Terkait 75 Pegawai Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
"Mereka harus tetap bekerja di KPK tidak dikurangai hak mereka. Jangan diotak-atik," tegas Johan.
Komisi III DPR akan segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat dengar pendapat. Anggota Komisi III DPR Johan Budi mengatakan rapat tersebut akan menanyakan kepada Firli terkait 75 pegawai tak lolos alih status sebagai ASN.
"Nanti dalam RDP kita tanyakan kepada Ketua KPK Pak Firli bagaimana kaitan dengan 75 pegawai KPK itu," kata Johan saat berbincang dalam acara Polemik Trijaya, Sabtu (8/5/2021).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Sebagai mantan punggawa KPK, Johan menilai, 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS seyogyanya dapat tetap bekerja di KPK tanpa pengurangan hak yang diterima.
"Mereka harus tetap bekerja di KPK tidak dikurangai hak mereka. Jangan diotak-atik," tegas Johan.
Johan menegaskan, bila KPK memutuskan memecat mereka atas alasan hasil TWK, maka pengabdian para punggawa anti-korupsi itu selama belasan tahun menjadi tidak ada artinya.
"Saya kira ini tidak fair, ada pegawai yang 16 tahun mengabdi, mereka bekerja bersungguh, punya kontribusi. Jadi tidak boleh yang merugikan 75 pegawai itu dalam keputusannya," Johan menandasi.
Reporter: M Radityo
Baca juga:
SK Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan Keluar Pekan Depan
Pimpinan KPK: Isu Taliban Framing, Berusaha untuk Memojokkan
Direktur KPK Ungkap Pegawai Tak Lolos TWK: Novel Baswedan, 9 Kasatgas & Pengurus WP
Cerita Pegawai KPK Peraih Penghargaan Makarti Bhakti Nagari yang Tak Lolos TWK
Pegawai KPK Geram Ada Pertanyaan TWK: 'Apakah Anda Bersedia Mencopot Jilbab?'