DPR Bakal Pilih Capim yang Berani Hilangkan Faksi-faksi di Internal KPK
"Orang yang diduga punya kemampuan dan keberanian untuk melakukan penataan internal, khususnya ada faksionalisasi penyidik di KPK," kata Masinton
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya memiliki kriteria tersendiri dalam memilih calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Salah satunya pimpinan tersebut harus bisa menyelesaikan masalah faksi di internal KPK.
"Kriteria yang hari ini yang akan kami pilih adalah orang yang punya semangat untuk melakukan revitalisasi agenda pemberantasan korupsi melalui KPK. Orang yang diduga punya kemampuan dan keberanian untuk melakukan penataan internal, khususnya ada faksionalisasi penyidik di KPK," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Masinton menegaskan DPR tidak akan pilih kasih dalam nemilih calon pimpinan KPK. DPR akan tetap memilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
"Kalau orang yang enggak punya kriteria itu kita enggak akan pilih. Mau latar belakangnya apa pun kita enggak akan pilih," ungkapnya.
Sebelumnya, Pansel capim KPK resmi menutup pendaftaran calon komisioner lembaga antirasuah baik secara online ataupun langsung. Pendaftaran ditutup pada Kamis 4 Juli 2019, pukul 23.59 WIB.
Anggota Pansel KPK Hendardi mengatakan, hingga pendaftaran ditutup, total ada 384 orang yang mendaftar seleksi capim KPK. Data tersebut belum digolongkan berdasarkan profesi pendaftar.
"Sampai jam 23.59 tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang. Data belum di verifikasi penggolongan profesi dan lain-lain," kata Hendardi.
Dia memastikan tidak ada perpanjangan pendaftaran untuk seleksi capim KPK periode 2019-2023. Pansel menilai jumlah tersebut sudah melebihi target. Terlebih, hanya ada 10 nama yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Pansel sudah putuskan bahwa tidak ada perpanjangan," ucap Hendari.
Baca juga:
DPR Minta Nama Capim KPK Diserahkan Sebelum Masa Jabatan Komisioner Sekarang Habis
DPR Minta Pansel Kirimkan Nama-nama Capim KPK Paling Lambat September
Menhan Dukung Perwira Tinggi TNI Daftar Capim KPK
Peneliti LIPI Curiga Ada Upaya Polri Menguasai KPK
Kapolri Ingatkan Perwira Polri Daftar Capim KPK Berkompetisi Secara Sehat