DPR Beberkan Sederet Isu Strategis di Forum Indonesia-Pasifik, Ada Perubahan Iklim sampai Investasi

DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024. Tema yang diusung adalah ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

Putu mendukung pemerintah terus melakukan diplomasi dengan Negara-negara Pasifik agar Indonesia maupun Negara-negara Kepulauan di Pasifik sama-sama menghormati dan menghargai satu sama lain.

Putu berharap ke depan interaksi ini harus diakselerasi dan ditingkatkan lagi, tidak hanya membahas isu-isu yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan, tapi lebih produktif pada peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur.

“Bagaimana kita harus terus saling mendukung dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perdagangan, transisi energi, pariwisata, serta pendidikan. Yang pada ujungnya akan memberikan manfaat dan pertumbuhan antar negara, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan," ujar kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Dia berharap forum pertemuan yang dihadiri 13 negara ini dapat membangun kembali kebersamaan antara Indonesia dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik, membangun suatu hubungan yang baik.

“Mereka bisa melihat berbagai pembangunan yang sudah kita capai di Indonesia, secara khusus di Jakarta. Mereka memahami bahwa pembangunan di Indonesia juga dibangun secara inklusif dan merata di seluruh indonesia, tidak hanya di barat Indonesia tapi sampai ke ujung timur,” jelas dia.

Maka dari itu, DPR mendukung first track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, parlemen terus melakukan second track diplomacy untuk terus mengawal hubungan baik dengan kepulauan Pasifik.

“Ini untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara di Kepulauan Pasifik. Parlemen di sini memiliki satu komitmen untuk mendukung dan membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ucapnya.

Putu ingin memastikan ada satu afirmasi yang dilakukan pemerintah dan tugas DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Di mana Negara-negara Pasifik patut diberikan support atau dukungan baik secara capacity building.

“Kita harus terlibat dalam investasi di negara tersebut, dan pada ujungnya kita harus mampu memastikan apa yang kita lakukan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Negara-negara Pasifik tersebut. Sehingga, parlemen di sini komitmen membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Putu juga ingin memastikan Negara-negara Kepulauan di Pasifik mengawal isu perubahan. Sebab, diketahui dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh masyarakat Pasifik.

“Salah satunya berhubungan dengan sea (laut), yaitu bagaimana peningkatan tingkat ketinggian air laut juga dirasakan karena peningkatan suhu bumi atau global warming tersebut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Selain itu, forum ini juga akan dibahas tentang perluasan konektivitas antar negara-negara Pasifik. Sebab, menurut dia, saat ini sangat jarang konektivitas Udara yang berhubungan langsung dengan Indonesia.

“Konektivitas ini harus lebih diperluas lagi dengan melibatkan baik state airlines atau airlines swasta, untuk bisa menjangkau kawasan Pasifik atau Negara-negara Pasifik lainnya," tutup Putu.