DPR desak KPI segera formulasikan pengawasan stasiun televisi
"Sehingga tayangan tv free-to-air semakin edukatif, bukan mendorong ke hal-hal yang negatif."
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memiliki sembilan komisioner baru. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi berharap, kesembilan komisioner tersebut bisa langsung bekerja mengawasi masalah penyiaran di Indonesia.
"Kita harus sama-sama memulai dari awal, dengan KPI baru yang diharapkan lebih bergigi, sehingga tayangan tv free-to-air semakin edukatif, bukan mendorong ke hal-hal yang negatif," kata Bobby di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/7).
Politisi Golkar ini menyakini, komisioner KPI baru mampu menemukan formulasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Selain itu, kinerja tersebut selayaknya didukung dengan payung hukum, dan undang-undang penyiaran yang kompeten.
"Kita harap ke depan, KPI baru segera menemukan formulasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif, yang didukung payung hukum dan UU penyiaran yang baru," ujarnya.
Setelah masalah pengawasan dan penindakan efektif, Bobby berharap agar para komisoner KPI bisa memperpanjang izin penyiaran 10 televisi swasta, yang tahun ini akan segera berakhir. Dirinya menyebut, perpanjangan izin ini akan memberikan kepastian investasi kepada para pemilik stasiun tv, dalam proses digitalisasi siaran mereka.
"Menurut saya, semuanya layak diperpanjang. Sehingga tidak perlu lagi drama-drama dari KPI atau pemerintah, dan industri bisa ada kepastian investasi mempersiapkan digitalisasi tv," pungkasnya.
Diketahui, 10 stasiun televisi, yakni RCTI, SCTV, ANTV, MNC TV, Trans TV, Trans7, Global Tv, TV One, dan Metro TV akan habis masa berlakunya pada Agustus 2016 mendatang. Hal itu sesuai dengan regulasi UU Penyiaran, yang hanya memberikan izin peminjaman hak siar selama 10 tahun kepada para televisi swasta tersebut.
Baca juga:
Kemampuan 9 komisioner KPI diragukan, ini penjelasan Komisi I DPR
9 Komisioner KPI tak memiliki latar belakang penyiaran
Paripurna DPR sahkan 9 Komisioner KPI periode 2016-2019
Paripurna lantik pengganti 2 anggota DPR yang dipecat PDIP
Lewat voting, DPR pilih 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia
Calon komisioner KPI sentil minimnya siaran konten lokal di televisi
DPR uji kelayakan dan kepatutan 27 calon komisioner KPI
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa KTT ASEAN digelar di Jakarta? KTT yang akan diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara pemimpin negara anggota.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.