DPR Dorong Gencarkan Ruang Lintas Agama buat Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme
Ruang perjumpaan lintas agama diharapkan semakin banyak untuk memperkuat kerukunan umat beragama
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, perlu diperbanyak ruang lintas agama sebagai strategi pencegahan radikal terorisme.
Rinto mengatakan strategi soft approach seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi tidak hanya dapat mencegah terorisme, namun juga mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Penyebab Rumah Dinas DPR Dikosongkan Anggota, Ada Keluhan dari Banyak Tikus Sampai Rayap
- Pemerintah Didorong Segera Bina Eks Anggota Jemaah Islamiyah Agar Tak Kembali Radikal
- Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
- Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
"Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap kondusif," ujar Rinto dalam keteranganya, Selasa (31/12).
Menurut Rinto, dialog kebangsaan merupakan cerminan di mana tidak hanya mampu menangkal paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan serta menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebhinekaan.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah ini menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat. "Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga," tegas Rinto.
Selain itu, Rinto menambahkan, BNPT harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media sosial yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terorisme.
"Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung saja di-take down," tutur Rinto.
Rinto berharap di tahun 2025, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak untuk memperkuat kerukunan umat beragama sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.