DPR Dorong Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster, Ini Alasannya
Gus Nabil beralasan, jika vaksin booster harus berbayar, akan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.
Komisi IX DPR RI mendorong agar pemerintah menggratiskan vaksin booster untuk masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil), di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (7/1).
“Di rapat terakhir dengan Komisi IX DPR RI pemerintah melalui Menkes menyampaikan bahwa vaksin (booster) itu akan ada yang berbayar dan gratis. Namun saya sendiri mendorong bagaimana agar vaksin booster ini gratis,” ujar anggota FPDIP asal Dapil 5 Jawa Tengah itu.
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Bagaimana vaksin polio memberikan kekebalan terhadap virus? Vaksin bekerja dengan memperkenalkan virus yang dilemahkan atau sudah mati ke dalam tubuh manusia. Dalam respons terhadap vaksinasi tersebut, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus polio.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Apa itu Vaksin Herpes Zoster? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah. Vaksin Herpes Zoster sendiri perlu didapatkan oleh kelompok usia 50 tahun ke atas.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
Gus Nabil beralasan, jika harus berbayar, akan menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Karena untuk vaksin pertama dan kedua yang dulu direncanakan berbayar, pelaksanaannya juga tidak bisa dilakukan. Pemerintah kesulitan membedakan antara rakyat yang mampu dan kurang mampu.
“Belum lagi kalau ngomong mau atau tidak mau. Itu lebih sulit lagi. Seperti halnya vaksin dosis pertama dan kedua kemarin. Jadi untuk menyukseskan itu, sudahlah, gratisin saja. Saya kira pemerintah cukup punya uang,” tandasnya.
Baca juga:
Vaksin Hampir Kedaluwarsa di Jabar Diberikan untuk Booster Nakes, TNI dan Polri
Dinkes Surabaya Laporkan ke Polisi Praktik Jual Beli Vaksin Booster Rp250.000
VIDEO: Catat! Syarat dan Perkiraan Harga Vaksin Booster di RI Mulai 12 Januari 2022
Menurut Gus Nabil, anggaran yang dimiliki pemerintah juga masih cukup jika vaksinasi Booster digratiskan. Apalagi demi keamanan warga negara. Komisi IX, lanjut dia, juga telah meminta kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran kesehatan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 dan penulihan ekonomi masyarakat.
“Tetapi penggunaan anggaran tersebut tidak dengan cara membabi buta. Karena anggarannya juga terbatas," katanya.
Terkait varian baru Omicron, Komisi IX sudah memperingatkan pemerintah agar meningkatkan whole Genome Sequencing (WGS). Meskipun jumlah kasus Covid-19 varian di Indonesia masih minim, tetapi perlu mewaspadai munculnya varian baru.
Terpisah, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyebut, vaksin Booster di Kota Solo akan dimulai pekan depan.
"Minggu depan nanti segera kami jadwalkan. Booster itu penting juga, nanti kita akan kejar semua, tenang saja. Pokoknya kita kejar semua seperti biasanya, kita yang paling cepat," tutup dia.
Baca juga:
Dimulai 12 Januari, 244 Kabupaten/Kota Siap Lakukan Vaksinasi Booster
Studi Israel, Begini Dampak Dosis Keempat Vaksin Covid-19 terhadap Tubuh
Ditanya Soal Pelaksanaan Vaksinasi Booster, Begini Tanggapan Dinkes Sumut
DPR Sebut Vaksinasi Booster Kategori Mandiri Membantu Pemerintah
Memahami Vaksin Booster dan Manfaatnya Bagi Tubuh